Citra BPKP yang Miring dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemda yang Masih Buruk

Oleh Heri Hidayat Makmun *)

Perbaikan kapasitas birokrasi pemerintah daerah tidak akan bisa lepas dari kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah oleh aparatur Pemda. Kualitas yang baik ini merupakan suatu tuntutan reformasi birokrasi kearah penyelenggaraan pemerintah yang lebih memperhatikan good governance dengan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Sebenarnya usaha untuk mencapai hal itu telah dilakukan Mendagri dan Pemerintah Daerah terlepas dari plus minus penyelenggaraannya. Upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Pembaharuan di bidang keuangan mencakup berbagai aspek, yaitu perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban, dan auditing. Semua aspek tersebut diperbarui secara bertahap dan berkelanjutan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Indonesia.

BACA SELANJUTNYA

RI Ingin Jalin Hubungan Lebih Mesra dengan ‘the Darling of the World’

Disebut-sebut sebagai naga yang sedang bangkit, kekuatan adidaya baru dari Timur, dan ‘darling of the world’, Tiongkok didekati banyak negara di dunia yang berlomba-lomba ingin memiliki hubungan baik dan mengambil keuntungan dari kemajuan RRT. Indonesia sebagai kekuatan yang mengemuka di kawasan sudah semestinya menjalin kemitraan yang lebih baik dengan RRT.

Kerja sama antar dua negara besar di Asia ini tidak hanya strategis bagi stabillitas di kawasan, tetapi juga akan mendorong terwujudnya kesejahteraan di kawasan dan dunia dalam konteks yang lebih luas.

Demikian disampaikan oleh Duta Besar RI untuk RRT merangkap Mongolia, Imron Cotan, pada pembukaan Simposium Akademik 2010, yang diadakan dalam rangka memperingati 60 tahun pembukaan hubungan diplomatik RI-RRT di Beijing, RRT (5/7).

BACA SELANJUTNYA

Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Perairan Nusantara

Upaya pemerintah Indonesia untuk memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dilakukan melalui penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di perairan nusantara dengan suatu proses yang panjang hingga akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1998, Sidang Pleno MSC-69 IMO secara resmi telah menerima (adopt) tiga ALKI yang diusulkan oleh Indonesia (41 tahun setelah Deklarasi Konsepsi Negara Kepulauan/Wawasan nusantara pada tahun 1957). Indonesia adalah Negara Kepulauan/Nusantara pertama yang telah mulai mengusulkan penetapan alur-alur laut kepulauannya sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

Penetapan ALKI dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pertahanan keamanan negara dan kondisi hidro - oseanografi agar memungkinkan alur pelayaran yang aman untuk dilayari oleh setiap kapal. Keberadaan dua ALKI di KTI akan membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan dengan menarik manfaat dari kondisi perekonomian di kawasan Asia Pasifik dan kerjasama ASEAN yang semakin berkembang, melalui pengoptimalan oulet/pelabuhan untuk ekspor maupun pembukaan jalur pelayaran sebagai akses ke pusat pasar dan perdagangan internasional (khususnya di kawasan Asia Pasifik dan ASEAN). BACA SELANJUTNYA

ASEAN Social Forestry Network (ASFN) dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

ASFN. Photo: www.dephut.go.idPada pertemuan ASEAN Social Forestry Network (ASFN) yang diselenggarakan di Yogjakarta pada Senin 14 Juni 2010 yang diikuti oleh 10 Negara ASEAN. Pembahasan difokuskan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan dan mengatasi perubahan iklim.

Adanya forum tersebut semoga mampu memberikan pengaruh pada keberlangsungan pelestarian hutan di negara-negara ASEAN. Sebagai implementasinya akan dilakukan kerjasama terkait adaptasi dan mitigasi pengamanan pangan dan perubahan iklim. Pertemuan AFSN kali ini merupakan pertemuan ke-empat.

Seperti kita ketahui kondisi hutan kita memang semakin menyempit hal ini akibat pembalakan liar yang semakin sulit untuk diatasi. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan harus segera diatasi. Penyebab utama mengapa pembalakan masih terus terjadi adalah kondisi hukum kita yang belum mendukung. Seperti yang dikeluhkan oleh Menteri Kehutanan Zulkilfi Hasan yang sangat geram dengan proses hukum para pembalak liar (illegal logging) yang masuk ke pengadilan. Dari 13 kasus, para pembalak liar seluruhnya menang alias dibebaskan dari hukuman.

BACA SELANJUTNYA

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Masih Dihadapi Beberapa Kesulitan

Beragam tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam reformasi anggaran dan keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Selain berupa peraturan yang saling bertentangan yang dikeluarkan oleh Departemen di tingkat nasional, kesulitan muncul dalam keseluruhan siklus keuangan pemerintah daerah. Mulai dari pengesahan anggaran sampai ke penyusunan laporan keuangan, yang disebabkan oleh kompleksitas peraturan, kurangnya SDM, buruknya koordinasi dan tidak memadainya teknologi yang digunakan.

Beberapa contoh yang lebih spesifik antara lain: Keterpaduan Perencanaan dan Penganggaran. Keterkaitan antara UU No 25/1999, UU No 17/2003 dan UU No 32/2004 dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Perencanaan Tahunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA/PPAS), dan anggaran tahunan tidak jelas. Sedang tujuan dari PP No 58/2005 dan Permendagri No 13/2006 adalah untuk mengaitkan perencanan dan penganggaran.

BACA SELANJUTNYA

Peluang Investasi Malaysia di Indonesia Cukup Besar

Head of Corporate Banking HSBC Indonesia, Mark Emmerson menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi (GDP 2009 5.8%, diperkirakan naik menjadi 6% 2010 dan 6.5% tahun depan), labor cost yang rendah (seperempat dari labor cost Malaysia), akan membuka peluang bagi pebisnis Malaysia berinvestasi di Indonesia.

Beberapa sektor yang dapat menjadi fokus peluang investasi Malaysia di Indonesia, menurut Mark Emmerson adalah sektor pertambangan dan pertanian. Selain itu, sehubungan domestic consumption yang sangat besar (65% GDP diserap oleh domestic consumption), maka bisnis yang memiliki target pada golongan muda (new middle class) akan sangat menjanjikan.

Sementara itu, Karim Raslan, Group CEO KRA Group, konsultan dan kolumnis Malaysia yang pernah tinggal selama 10 tahun di Indonesia, menyampaikan satu hal menarik bahwa kesamaan budaya dan bahasa antara Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah keuntungan bagi pebisnis Malaysia untuk berinvestasi di Indonesia.

BACA SELANJUTNYA

Brantas Komersialisasi Pendidikan

Sudah lama masyarakat mengkhawatirkan gejala makin tumbuh suburnya komersialisasi di bidang pendidikan. Gejala ini bisa dilihat dari makin banyaknya pihak yang menggunakan lembaga pendidikan sebagai alat untuk mengeruk keuntungan finansial. Di mana-mana, dapat ditemukan fenomena yang nyaris serupa: banyak sekolah dan perguruan tinggi menarik iuran tinggi kepada murid atau mahasiswanya, dengan maksud untuk memperbesar margin keuntungan ekonomi bagi lembaga penyelenggara pendidikan tersebut.

Komersialisasi, mau tak mau, akan menyebabkan penyelenggara lembaga pendidikan menempatkan profit sebagai sasaran utama. Sementara kegiatan belajar-mengajar—yang seharusnya menjadi ruh dari aktivitas lembaga pendidikan—justru hanya dijadikan sasaran antara. Perubahan skala prioritas ini, jelas akan sangat mempengaruhi aktivitas lembaga pendidikan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah likuiditas. BACA SELANJUTNYA

Perjalanan Panjang Sejarah Hubungan Rusia - Indonesia

Catatan yang dibuat oleh pedagang Afanasy Nikitin dari kota Tver mengenai “perjalanannya melampaui tiga laut” – perjalanan ke India (pada tahun 1466-1472) menyampaikan data pertama kepada orang Rusia mengenai adanya suatu negara misterius bernama Shabot yang terletak di Asia Tenggara. Menurut pendapat para ilmuwan apa yang dimaksudkan dengan nama tersebut adalah negara Indonesia dengan pusatnya di pulau Sumatera. Dalam naskah A. Nikitin tercantum data menarik mengenai letaknya negara dongeng yang jauh itu, mengenai kekayaan alamnya, adat-istiadat dan tradisi rakyatnya. Menurut catatannya1negara Shabot yang terletak diantara India dan Cina, telah menjalin hubungan dagang dengan tetangganya dari Utara.

Indonesia selalu menarik perhatian orang Rusia. Nusantara tropis ini berkali-kali dikunjungi oleh pengembara dan peneliti dari Rusia.

Pada awal abad ke-XVI Indonesia dikuasai oleh penjajah dari Eropa. Pada mulanya penjajahnya adalah bangsa Portugis. Setelah “armada agungnya” hancur pada tahun 1588, Portugis yang pada waktu itu bergabung dengan Spanyol, kehilangan Indonesia: dari tangan Portugis Indonesia direbut oleh bangsa Belanda. Pada tahun 1602 pedagang Belanda mendirikan “Syarikat Hindia – Timur Belanda (V.O.C)” yang memperoleh hak untuk mempunyai tentara sendiri, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, mengeluarkan uang dsb. Indonesia menjadi milik Belanda selama 350 tahun. Dalam kurun waktu tersebut rakyat Indonesia memberontak 50 kali melawan penjajahan Belanda.

BACA SELANJUTNYA

E-Government Menuju Good Governance Pemerintah Pusat dan Daerah

Oleh : Ratna Ningsih

Birokrasi mau tidak mau harus melakukan transforamsi menuju cara-cara yang lebih maju dengan menggunakan sebuah sistem informasi yang handal dan tangguh untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Berbagai Kementrian di Pemerintah Pusat dan SKPD di Pemda diberikan keleluasaan dan kemandirian agar memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang efektif tetapi dalam sebuah koridor koordinasi dalam lintas organisasi dalam lingkup pemerintah daerah.

Upaya untuk mencapai good governance ini tentu harus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Salah satunya adalah dengan pengembangan e-Government. The World Bank Group mendefinisikan E-Government sebagai:

E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.
Definisi lain dari referensi [2]:

Electronic government, or "e-government," is the process of transacting business between the public and government through the use ofautomated systems and the Internet network, more commonly referred to as the World Wide Web.

BACA SELANJUTNYA

Daerah Pemekaran Banyak Melakukan Penyimpangan

Mayoritas Daerah pemekaran di Indonesia terjadi penyimpangan penggunaan anggaran Negara. Menurut Deputi Investigasi BPKP Pusat Suraji disela sosialisasi System Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di gedung graha Abdi Persada Selasa (10-05-10) mengungkapkan penyimpangan disebabkan karena minimnya SDM dan sarana.

Akuntabilitas pengelolaan Negara di daerah pemekaran cenderung diakui Suraji kerapkalli belum siap, karena daerah pemekaran tidak menguasai dalam melaksanakan akuntabilitas keuangan Negara. Untuk itu, diperlukan penguasaan system pengendalian internal pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Untuk mewujudkan pemeintah yang baik harus dilakukan dengan penguatan pelaksanaan SPIP. SPIP menurut Suraji mengatur prosedur yang integral mengenai system laporan keuangan, managemen asset dan lainnya. Tujuan pentingnya adalah untuk menghidari terjadinya penyimpangan. BACA SELANJUTNYA