Tim Teknologi Informasi Way Kanan

Citra BPKP yang Miring dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemda yang Masih Buruk

2010-07-11T08:12:00.000-07:00

Oleh Heri Hidayat Makmun *)

Perbaikan kapasitas birokrasi pemerintah daerah tidak akan bisa lepas dari kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah oleh aparatur Pemda. Kualitas yang baik ini merupakan suatu tuntutan reformasi birokrasi kearah penyelenggaraan pemerintah yang lebih memperhatikan good governance dengan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Sebenarnya usaha untuk mencapai hal itu telah dilakukan Mendagri dan Pemerintah Daerah terlepas dari plus minus penyelenggaraannya. Upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Pembaharuan di bidang keuangan mencakup berbagai aspek, yaitu perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban, dan auditing. Semua aspek tersebut diperbarui secara bertahap dan berkelanjutan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Indonesia.

BACA SELANJUTNYA

RI Ingin Jalin Hubungan Lebih Mesra dengan ‘the Darling of the World’

2010-07-11T08:11:00.000-07:00

Disebut-sebut sebagai naga yang sedang bangkit, kekuatan adidaya baru dari Timur, dan ‘darling of the world’, Tiongkok didekati banyak negara di dunia yang berlomba-lomba ingin memiliki hubungan baik dan mengambil keuntungan dari kemajuan RRT. Indonesia sebagai kekuatan yang mengemuka di kawasan sudah semestinya menjalin kemitraan yang lebih baik dengan RRT.

Kerja sama antar dua negara besar di Asia ini tidak hanya strategis bagi stabillitas di kawasan, tetapi juga akan mendorong terwujudnya kesejahteraan di kawasan dan dunia dalam konteks yang lebih luas.

Demikian disampaikan oleh Duta Besar RI untuk RRT merangkap Mongolia, Imron Cotan, pada pembukaan Simposium Akademik 2010, yang diadakan dalam rangka memperingati 60 tahun pembukaan hubungan diplomatik RI-RRT di Beijing, RRT (5/7).

BACA SELANJUTNYA

Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Perairan Nusantara

2010-07-11T08:09:00.000-07:00

Upaya pemerintah Indonesia untuk memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dilakukan melalui penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di perairan nusantara dengan suatu proses yang panjang hingga akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1998, Sidang Pleno MSC-69 IMO secara resmi telah menerima (adopt) tiga ALKI yang diusulkan oleh Indonesia (41 tahun setelah Deklarasi Konsepsi Negara Kepulauan/Wawasan nusantara pada tahun 1957). Indonesia adalah Negara Kepulauan/Nusantara pertama yang telah mulai mengusulkan penetapan alur-alur laut kepulauannya sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

Penetapan ALKI dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pertahanan keamanan negara dan kondisi hidro - oseanografi agar memungkinkan alur pelayaran yang aman untuk dilayari oleh setiap kapal. Keberadaan dua ALKI di KTI akan membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan dengan menarik manfaat dari kondisi perekonomian di kawasan Asia Pasifik dan kerjasama ASEAN yang semakin berkembang, melalui pengoptimalan oulet/pelabuhan untuk ekspor maupun pembukaan jalur pelayaran sebagai akses ke pusat pasar dan perdagangan internasional (khususnya di kawasan Asia Pasifik dan ASEAN). BACA SELANJUTNYA

ASEAN Social Forestry Network (ASFN) dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

2010-07-11T08:08:00.000-07:00

ASFN. Photo: www.dephut.go.idPada pertemuan ASEAN Social Forestry Network (ASFN) yang diselenggarakan di Yogjakarta pada Senin 14 Juni 2010 yang diikuti oleh 10 Negara ASEAN. Pembahasan difokuskan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan dan mengatasi perubahan iklim.

Adanya forum tersebut semoga mampu memberikan pengaruh pada keberlangsungan pelestarian hutan di negara-negara ASEAN. Sebagai implementasinya akan dilakukan kerjasama terkait adaptasi dan mitigasi pengamanan pangan dan perubahan iklim. Pertemuan AFSN kali ini merupakan pertemuan ke-empat.

Seperti kita ketahui kondisi hutan kita memang semakin menyempit hal ini akibat pembalakan liar yang semakin sulit untuk diatasi. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan harus segera diatasi. Penyebab utama mengapa pembalakan masih terus terjadi adalah kondisi hukum kita yang belum mendukung. Seperti yang dikeluhkan oleh Menteri Kehutanan Zulkilfi Hasan yang sangat geram dengan proses hukum para pembalak liar (illegal logging) yang masuk ke pengadilan. Dari 13 kasus, para pembalak liar seluruhnya menang alias dibebaskan dari hukuman.

BACA SELANJUTNYA

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Masih Dihadapi Beberapa Kesulitan

2010-07-11T08:07:00.000-07:00

Beragam tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam reformasi anggaran dan keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Selain berupa peraturan yang saling bertentangan yang dikeluarkan oleh Departemen di tingkat nasional, kesulitan muncul dalam keseluruhan siklus keuangan pemerintah daerah. Mulai dari pengesahan anggaran sampai ke penyusunan laporan keuangan, yang disebabkan oleh kompleksitas peraturan, kurangnya SDM, buruknya koordinasi dan tidak memadainya teknologi yang digunakan.

Beberapa contoh yang lebih spesifik antara lain: Keterpaduan Perencanaan dan Penganggaran. Keterkaitan antara UU No 25/1999, UU No 17/2003 dan UU No 32/2004 dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Perencanaan Tahunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA/PPAS), dan anggaran tahunan tidak jelas. Sedang tujuan dari PP No 58/2005 dan Permendagri No 13/2006 adalah untuk mengaitkan perencanan dan penganggaran.

BACA SELANJUTNYA

Peluang Investasi Malaysia di Indonesia Cukup Besar

2010-07-11T08:05:00.000-07:00

Head of Corporate Banking HSBC Indonesia, Mark Emmerson menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi (GDP 2009 5.8%, diperkirakan naik menjadi 6% 2010 dan 6.5% tahun depan), labor cost yang rendah (seperempat dari labor cost Malaysia), akan membuka peluang bagi pebisnis Malaysia berinvestasi di Indonesia.

Beberapa sektor yang dapat menjadi fokus peluang investasi Malaysia di Indonesia, menurut Mark Emmerson adalah sektor pertambangan dan pertanian. Selain itu, sehubungan domestic consumption yang sangat besar (65% GDP diserap oleh domestic consumption), maka bisnis yang memiliki target pada golongan muda (new middle class) akan sangat menjanjikan.

Sementara itu, Karim Raslan, Group CEO KRA Group, konsultan dan kolumnis Malaysia yang pernah tinggal selama 10 tahun di Indonesia, menyampaikan satu hal menarik bahwa kesamaan budaya dan bahasa antara Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah keuntungan bagi pebisnis Malaysia untuk berinvestasi di Indonesia.

BACA SELANJUTNYA

Brantas Komersialisasi Pendidikan

2010-06-15T01:55:00.000-07:00

Sudah lama masyarakat mengkhawatirkan gejala makin tumbuh suburnya komersialisasi di bidang pendidikan. Gejala ini bisa dilihat dari makin banyaknya pihak yang menggunakan lembaga pendidikan sebagai alat untuk mengeruk keuntungan finansial. Di mana-mana, dapat ditemukan fenomena yang nyaris serupa: banyak sekolah dan perguruan tinggi menarik iuran tinggi kepada murid atau mahasiswanya, dengan maksud untuk memperbesar margin keuntungan ekonomi bagi lembaga penyelenggara pendidikan tersebut.

Komersialisasi, mau tak mau, akan menyebabkan penyelenggara lembaga pendidikan menempatkan profit sebagai sasaran utama. Sementara kegiatan belajar-mengajar—yang seharusnya menjadi ruh dari aktivitas lembaga pendidikan—justru hanya dijadikan sasaran antara. Perubahan skala prioritas ini, jelas akan sangat mempengaruhi aktivitas lembaga pendidikan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah likuiditas. BACA SELANJUTNYA

Perjalanan Panjang Sejarah Hubungan Rusia - Indonesia

2010-06-15T01:54:00.000-07:00

Catatan yang dibuat oleh pedagang Afanasy Nikitin dari kota Tver mengenai “perjalanannya melampaui tiga laut” – perjalanan ke India (pada tahun 1466-1472) menyampaikan data pertama kepada orang Rusia mengenai adanya suatu negara misterius bernama Shabot yang terletak di Asia Tenggara. Menurut pendapat para ilmuwan apa yang dimaksudkan dengan nama tersebut adalah negara Indonesia dengan pusatnya di pulau Sumatera. Dalam naskah A. Nikitin tercantum data menarik mengenai letaknya negara dongeng yang jauh itu, mengenai kekayaan alamnya, adat-istiadat dan tradisi rakyatnya. Menurut catatannya1negara Shabot yang terletak diantara India dan Cina, telah menjalin hubungan dagang dengan tetangganya dari Utara.

Indonesia selalu menarik perhatian orang Rusia. Nusantara tropis ini berkali-kali dikunjungi oleh pengembara dan peneliti dari Rusia.

Pada awal abad ke-XVI Indonesia dikuasai oleh penjajah dari Eropa. Pada mulanya penjajahnya adalah bangsa Portugis. Setelah “armada agungnya” hancur pada tahun 1588, Portugis yang pada waktu itu bergabung dengan Spanyol, kehilangan Indonesia: dari tangan Portugis Indonesia direbut oleh bangsa Belanda. Pada tahun 1602 pedagang Belanda mendirikan “Syarikat Hindia – Timur Belanda (V.O.C)” yang memperoleh hak untuk mempunyai tentara sendiri, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, mengeluarkan uang dsb. Indonesia menjadi milik Belanda selama 350 tahun. Dalam kurun waktu tersebut rakyat Indonesia memberontak 50 kali melawan penjajahan Belanda.

BACA SELANJUTNYA

E-Government Menuju Good Governance Pemerintah Pusat dan Daerah

2010-06-15T01:52:00.000-07:00

Oleh : Ratna Ningsih

Birokrasi mau tidak mau harus melakukan transforamsi menuju cara-cara yang lebih maju dengan menggunakan sebuah sistem informasi yang handal dan tangguh untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Berbagai Kementrian di Pemerintah Pusat dan SKPD di Pemda diberikan keleluasaan dan kemandirian agar memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang efektif tetapi dalam sebuah koridor koordinasi dalam lintas organisasi dalam lingkup pemerintah daerah.

Upaya untuk mencapai good governance ini tentu harus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Salah satunya adalah dengan pengembangan e-Government. The World Bank Group mendefinisikan E-Government sebagai:

E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.
Definisi lain dari referensi [2]:

Electronic government, or "e-government," is the process of transacting business between the public and government through the use ofautomated systems and the Internet network, more commonly referred to as the World Wide Web.

BACA SELANJUTNYA

Daerah Pemekaran Banyak Melakukan Penyimpangan

2010-06-15T00:54:00.000-07:00

Mayoritas Daerah pemekaran di Indonesia terjadi penyimpangan penggunaan anggaran Negara. Menurut Deputi Investigasi BPKP Pusat Suraji disela sosialisasi System Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di gedung graha Abdi Persada Selasa (10-05-10) mengungkapkan penyimpangan disebabkan karena minimnya SDM dan sarana.

Akuntabilitas pengelolaan Negara di daerah pemekaran cenderung diakui Suraji kerapkalli belum siap, karena daerah pemekaran tidak menguasai dalam melaksanakan akuntabilitas keuangan Negara. Untuk itu, diperlukan penguasaan system pengendalian internal pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Untuk mewujudkan pemeintah yang baik harus dilakukan dengan penguatan pelaksanaan SPIP. SPIP menurut Suraji mengatur prosedur yang integral mengenai system laporan keuangan, managemen asset dan lainnya. Tujuan pentingnya adalah untuk menghidari terjadinya penyimpangan. BACA SELANJUTNYA

World Economic Forum on East Asia : Tingkatkan Peran Kepemimpinan Asia di Dunia Global

2010-06-12T03:47:00.000-07:00

Ho Chi Minh, Vietnam, 7 Juni 2010 – Menteri Perdagangan RI, Mari Elka Pangestu hari ini memimpin delegasi Indonesia dalam World Economic Forum (WEF) on East Asia yang berlangsung di Ho Chi Minh City, Vietnam.

Mendag bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gita Wirjawan menjadi tuan rumah pada Indonesia luncheon yang dihadiri oleh 400 delegasi dari 50 negara peserta WEF. Mendag menyampaikan mengenai posisi Indonesia di dunia saat ini yaitu sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, serta secara demografi memiliki penduduk muda dan produktif. Indonesia telah terbukti tidak terkena dampak krisis ekonomi dunia, bahkan mampu tumbuh 4,5% tahun lalu yang menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan pertumbuhan tertinggi di dunia setelah RRT dan India. BACA SELANJUTNYA

Ketika Obama Menuding Putin

2010-06-12T03:45:00.000-07:00

Apa yang disampaikan oleh Presiden AS Barack Obama seminggu sebelum kunjungannya ke Rusia Selasa (7/7/2009) lalu masih menjadi rujukan penting tentang hubungan AS – Rusia. Pernyataan Obama tetap mengundang antipati berbagai elemen masyarakat Rusia. Dalam pernyataannya, Obama mengecam mantan Presiden Vladimir Putin sebagai orang yang salah satu kakinya masih tertinggal di masa lalu, yaitu di masa Perang Dingin.

Apa sebenarnya motif Obama mengeluarkan pernyataan yang bernada provokatif tersebut yang jelas Obama telah mengambil resiko terjadinya konflik terbuka dengan Putin yang saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri Rusia. Perlu diketahui bahwa saat sekarang ini bisa dikatakan bahwa Putin merupakan tangan kanan dari Medvedev. Putin juga di mata masyarakat Rusia merupakan sosok seorang pemimpin yang berkarisma dan dinilai berhasil dalam membangkitkan kembali negara Beruang Merah tersebut dari keterpurukan menyusul runtuhnya Negara Komunis Uni Soviet.

Di sisi lain bagi rakyat Rusia, Putin dianggap pemimpin Rusia yang berhasil membawa Rusia menjadi Negara yang disegani di dunia. Bukti bahwa rakyat Rusia telah memilih Putin dua kali berturut-turut adalah bukti dalam kancah demokratis pun Putin masih menjadi pilihan populer. Walau seperti apapun upaya barat menjatuhkan Puti, pupuleritas itu tidak tergoyahkan. BACA SELANJUTNYA

RUU Mata Uang, Semua Komponen Bangsa Wajib Menggunakan Rupiah

2010-06-12T03:44:00.000-07:00

Oleh Sri Megawati

Ciri-ciri Negara yang berdaulat dalam kaitannya dengan mata uang, tentunya adalah menggunakan semua transaksi di dalam negeri dengan menggunakan rupiah. Kedaulatan mata uang ini sangat penting sebagai syarat untuk membentuk mata uang yang kuat. Mata uang yang kuat dan stabil akan mendukung sector bisnis, dan investasi riil yang akan mengalami nilai yang relative stabil, sebaliknya gonjang ganjing yang terjadi pada suatu mata uang maka akan sangat mengkwatirkan para investor yang akan merealisasikan belanja modal. Nilai investasinya bisa jatuh. Mata uang yang stabil juga akan menggairahkan ekonomi suatu Negara.

DPR dan Pemerintah mulai membahas lagi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mata Uang, setelah sempat beberapa kali tertunda. Pada rapat perdana RUU Mata Uang pada Senin (7/6/2010). Komisi Keuangan (XI) DPR selaku penyusun dan inisiator memaparkan berbagai hal yang menjadi pembahasan pokok dalam RUU Mata Uang nanti. Mohamad Sohibul Iman yang merupakan Wakil Ketua Komisi IX DPR menyatakan RUU Mata uang terdiri dari 12 bab dan 45 pasal. Calon produk hukum ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 23B UUD 45 menyebutkan, harga dan macam mata uang harus ditetapkan dalam UU tersendiri, bukan menjadi bagian dari sistem perundang-undangan yang lain. BACA SELANJUTNYA

Penerapan Nomor Induk Kependudukan di Indonesia

2010-05-23T21:28:00.000-07:00

Unik, Khas, Tunggal, dan Melekat Sepanjang Masa

Salah satu hal penting dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah akan diberlakukannya nomor induk kependudukan (NIK). NIK yang nantinya akan terdiri atas 16 digit itu bersifat unik dan khas, tunggal, serta melekat pada seseorang (dan hanya pada orang itu) sepanjang masa. NIK akan dikenakan pada setiap orang ketika terdaftar sebagai penduduk Indonesia, dan NIK itu tidak dapat diubah sampai orang itu meninggal dunia.

Sesuai amanat Undang-undang Adminduk, ketentuan pemberlakuan NIK tersebut akan dijalankan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan pembangunan database kependudukan nasional, yang sangat erat kaitannya dengan keterbatasan kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia yang ada. Undang-undang Adminduk menuntut NIK sudah mulai diberlakukan secara nasional pada tahun 2011. Undang-undang Adminduk mengatur soal pengolahan informasi administrasi kependudukan, yang akan dikelola melalui sistem informasi administrasi kependudukan. Dengan system ini, database kependudukan akan selalu dimutakhirkan dan dijamin tingkat validitasnya.

BACA SELANJUTNYA

Implikasi Proyeksi Penduduk: Akan Dibawa Kemana Indonesian?

2010-05-23T21:26:00.000-07:00

Penduduk bisa diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi aset yang sangat bermanfaat bagi pembangunan, namun sebaliknya penduduk yang besar tapi rendah kualitasnya justru bisa menjadi beban yang berat.

Berbagai bukti empiris menunjukan bahwa kemajuan suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan bukan oleh sumber daya alamnya. Singapura, Hongkong, Korea, Taiwan, dan Jepang, dapat dikatakan miskin akan sumber daya alam. Tapi negara-negara itu maju pesat karena mempunyai kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Dan tetap terus-menerus melakukan investasi pembangunan yang memadai dalam bidang ini.

Kualitas penduduk Indonesia saat ini boleh dikatakan masih rendah. Berdasarkan survei UNDP (United Nation Development Programe, pada tahun 2003 kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (human development index) Indonesia mempunyai rangking yang rendah: nomor urut 112 dari 175 negara di dunia.

BACA SELANJUTNYA

Entrepreneurial Government menuju Kemandirian Daerah

2010-05-23T21:24:00.000-07:00

Oleh : Septa Muktamar*

Otonomi daerah yang bergulir semenjak diterbitkannya paket undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak besar bagi penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan desentralisasi kewenangan, hal ini mestinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat karena pemerintah pusat memberikan kewenangan yang sangat luas bagi daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Kewenangan yang semakin besar di sebuah daerah otonom ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kemandiriannya. Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. BACA SELANJUTNYA

BHP Melumpuhkan Generasi Indonesia

2010-05-23T21:22:00.000-07:00

Mengapa liberalisasi sangat berbahaya dan racun bagi negara berkembang? Inilah jawabannya. Bentuk dan rona pendidikan tinggi di Era Perdagangan Bebas semakin perlu kita pahami. Setelah wajah pendidikan kita dirubah paska penandatanganan General Agreement on Trade in Services (GATS) pada Mei 2005 yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa, antara lain layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat, serta jasa-jasa lainnya.

Cara pandang WTO terhadap pendidikan tidak sama dengan konstisusi Indonesia yang mewajibkan pendidikan sebagai hak dan kewajiban bagi bangsa Indonesia, sedangkan WTO memandang pendidikan tinggi sebagai sebagai salah satu industri sector tersier, karena kegiatan pokoknya adalah mentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan orang tidak punya ketrampilan menjadi orang berpengetahuan dan orang yang punya ketrampilan.
BACA SELANJUTNYA

NBS : Kemajuan Ekonomi China Stabil

2010-05-11T21:21:00.000-07:00

Oleh Sri Megawati

Biro Nasional Statistik (NBS) merilis statistik investasi dan data ekonomi China. Angka-angka yang direlis menunjukkan investasi China, tingkat ekspor, dan konsumsi berkembang dengan lancar dan melanjutkan trend positif pada kuartal pertama tahun ini. Sebelumnya banyak pihak yang khewatir bahwa pertumbuhan China akan mengalami perlemahan akibat krisis Amerika Serikat dan Uni Eropa, tetapi data NBS menunjukkan optimisme.

Menurut Biro Statistik Nasional, output industri nilai tambah meningkat lebih dari 17 persen dari tahun ke tahun di bulan April. Tingkat pertumbuhan 0,3 poin persentase lebih rendah dari bulan sebelumnya. Investasi yang tumbuh diwilayah perkotaan berupa aset tetap seperti gedung dan properti swasta dan pemerintah tetap melanjutkan pertumbuhan yang cepat, dengan total lebih dari 46 triliun yuan dalam empat bulan pertama. Ini merupakan peningkatan sebesar 26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. BACA SELANJUTNYA

Warga Amerika Serikat Mengutuk Ketamakan Wall Street

2010-05-05T19:04:00.000-07:00

Oleh Yulian Anwar

Ribuan pekerja dan pemimpin serikat buruh mengadakan aksi unjuk rasa dengan berjalan sambil mengutuk ketamakan para pelaku bursa Wall Street pada Hari Buruh Dunia 1 Mei 2010 lalu. Kemarahan para pekerja tersebut dipicu banyaknya PHK dalam beberapa tahun terakhir ini. Terutama saat krisis ekonomi Amerika Serikat memuncak beberapa tahun lalu.

Kehilangan pekerjaan menghancurkan kehidupan para pekerja yang melakukan long march di jalan-jalan utama New York. Mereka menunjukkan sikap anti-Wall Street sejak krisis kredit dimulai di New York akibat ketamakan para pelaku di bursa dunia tersebut.

Lalu lintas berhenti dan macet di sekitar distrik keuangan tersebut sebagai akibat aksi massa yang menutup jalan-jalan. Mereka menuntut jawaban dari sumber masalah yaitu para pengelola bank. Jalan-jalan disekitar Wall Street penuh dan padat orang-orang yang meneriakkan yel-yel mengecam Wall Street.

Ribuan demontran New York City mewakili jutaan pekerja di seluruh Amerika Serikat. Mereka memiliki rasa kemarahan yang sama sebagai sebuah sentimen yang telah mencapai puncaknya di Amerika Serikat. Dengan tuntutan yang keras dan tegas para pengunjuk rasa tersebut ingin mengakhiri kekacauan di Wall Street. BACA LANJUTANNYA

60 Tahun Hubungan Indonesia – Arab Saudi yang Hangat

2010-05-05T19:01:00.000-07:00

Hubungan Indonesia - Arab SaudiHubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi secara resmi didirikan pada tanggal 1 Mei 1950. Ulang tahun hubungan diplomasi kedua Negara ini dirayakan dalam suatu acara peliputan di stasiun Televisi Saudi channel 1 (Bahasa Arab), berupa wawancara antara Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Gatot Abdullah Mansyur yang mewakili bangsa Indonesia. Kegiatan wawancara disiarkan secara “live” (langsung) dan disiarkan untuk seluruh pirsawan/ penonton seluruh Arab Saudi dalam program acara Sobahas Saudiyah (Selamat Pagi Saudi)

Awal mula hubungan ini sangat terkiat dengan usaha kemerdekaan Indonesia selalu mendapatkan dukungan dan simpati dari Negara-negara di Timur Tengah khususnya Arab Saudi. Para jemaah haji yang datang kesana sering menjadi cerita menarik bagi warga Saudi tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan.

Sebelum Indonesia membuka kantor perwakilan di Arab Saudi, Indonesia membuka Kantor Perwakilan pertama di Timur Tengah di Kairo, Mesir, pada tanggal 7 Agustus 1949. Pada tahun 1950, Kantor Perwakilan ini kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Kedutaan Besar yang juga terakreditasi untuk Arab Saudi, Iran dan Pakistan. Indonesia, kemudian, mendirikan Kedutaan Besar untuk Kerajaan Arab Saudi di Jeddah pada tahun 1964. BACA LANJUTANNYA

Kebekuan Pikir Para Pengambil Kebijakan Pendidikan Nasional

2010-05-05T18:59:00.000-07:00

Oleh Martini Nawawi

Pendidikan NasionalSetiap tanggal 2 Mei menjadi hari yang selalu mempertanyakan kembali mengapa dan ada apa dengan sistem pendidikan nasional kita. Carut marut ini sebenarnya berhadapan dengan dinding besar cara berpikir dan paradigm yang terlanjur termakan oleh para pengelola pendidikan nasional kita khususnya yang memegang otoritas kebijakan dipusat.

Kritikan sudah seperti hujan, fakta dan berbagai peristiwa yang diakibatkan ujian nasional telah silih berganti muncul ditayangan televisi. tapi anehnya pemerintah tidak bergeming dan masih beranggapan bahwa UN satu-satunya jalan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Keprihatinan kita semakin berkecamuk setelah kita melihat tidak ada perubahan yang signifikan dari peningkatan anggaran 20% untuk pendidikan nasional. Orang tua masih harus bersusah payah untuk membiayai pendidikan anaknya. Perguuan tinggi masih untuk orang kaya. Ternyata pendidikan nasional kita masih jalan ditempat.

Pemerintah tidak pernah melakukan perubahan yang mendasar terkait peningkatan pendidikan di tanah air, karenanya kita berharap agar para pembuat kebijakan pendidikan di tanah air dapat mengubah kerangka berpikir (mindset) karena mengingat kondisi pendidikan kita saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kebekuan berfikir sulit untuk menemukan solusi-solusi kreatif yang dapat membuka jalan-jalan baru yang segar dan inovatif. Kebekuan ini membentuk stagnisasi pendidikan kita. Mulai dai TK, SD, SMP, SMA sampai pendidikan tinggi. BACA LANJUTANNYA

Cadangan Devisa Indonesia Maret 2010 Sebesar 71,8 Miliar Dolar

2010-04-23T17:19:00.000-07:00

Berdasarkan pengumuman Bank Indonesia (BI) seperti yang disampaikan oleh Gubernur Bi Darmin Nasution bahwa cadangan devisa sampai akhir triwulan pertama 2010 mencapai 71,8 miliar dolar, setara dengan 5,8 impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ini berarti telah terjadi kenaikan sebesar 2,069 miliar dolar sejak 25 Februari lalu sampai akhir Maret 2010.

Menurut Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI Darmin Nasution kenaikan cadangan devisa sejalan dengan perkembangan positif bagi kinerja sector ekternal Indonesia dalam tiga bulan pertama 1010. Surplus yang terjadi dari pedagangan Indonesia lebih tinggi dari perkiraan. Surplus ini terjadi dari dorongan ekpor sumber daya alam berupa produk perkebunan dan pertambangan. Selain itu produk manufaktur juga mengalami perkembangan yang baik.

Selain surplus dari neraca perdagangan, factor financial juga turut mendukung. Surplus NPI pada triwluan-I ini mengalami kenaikan sebesar 2,2 persen atau berada di kisaran Rp9.000 per dolar AS. Jadi arus masuk dana yang berupa utang luar negeri pemerintah yang merupakan sumbangan terbesar bagi cadangan devisa. Pada akhir Januari lalu, posisi dana asing di SBI mencapai Rp 49,8 triliun, sedangkan dana asing di SUN mencapai Rp 112 triliun.

Kesan baik yang ditunjukkan beberapa indikator ekonomi makro Indonesia, seperti apresiasi nilai tukar, penurunan suku bunga dan inflasi, serta penguatan cadangan devisa (kini sekitar 71,8 miliar dollar AS). Sinyal baik ini bisa terus terjadi jika kinerja ekonomi Indonesia terutama kekuatan ekport kita sangat penting untuk terus dipacu. Peningkatan ekpor terkait langsung dengan perkembangan sector real di Indonesia.

Pemerintah sebaiknya tidak melulu terlalu memfokuskan kebijakan fiskal maupun moneter yang telah ditempuh. Peningkatan cadangan devisa melalui hutang merupakan kinerja ekonomi yang penuh dengan “tipuan.” Ini hanya mengesankan perekonomian yang kuat tetapi diatas fondasi yang rapuh. Ketergantungan pemerintah untuk mengandalkan SUN sedikit demi sedikit harus mulai dikurangi dan digantikan dengan surplus dari kekuatan ekpor kita.

Dukungan Untuk Susno Djuaji Membanjir

2010-04-12T16:07:00.000-07:00

Oleh Sri Megawati

Setelah penahanan Susno Djuaji pada Senin Sore, 15/4/2010, Susno malah mendapatkan berkah dari masyarakat Indonesia yang semakin simpatii pada perjuangan Mantan Kabereskrim ini. Panen dukungan ini mulai dari Facebook yang meledak jumlahnya.

Jika kita coba ketik key word di Google dengan kata “dukungan untuk Susno” maka banyak sekali berbagai media on line yang mengisi berita mengenai dukungan untuk Susno. Mulai dari media on line seperti Facebook, Kompas, Media Indonesia, Wartadigital, Detiknet, dan sebagainya banyak lagi yang lain. Belum lagi blog-blog pribadi yang memberitakan dukungan atau memang menuliskan sebuah dukungan.

BACA SELANJUTNYA...

Kawasan Pasifik Terawan Sengketa Perbatasan

2010-03-22T08:33:00.000-07:00

Oleh Sumantiri B. Sugeo

Sengketa perbatasan merupakan masalah krusial dalam hubungan antara Negara-negara di kawasan Pasifik. Paska perang dunia II yang sangat besar dan meluas dalam kawasan ini memberikan ekses negatif dengan merusak kepastian hokum dan kesepakatan internasional antar Negara. Perubahan dan pemindahan kekuasaan antar kekuatan, terutama pulau-pulau terluar dari berbagai Negara, dan penempatan pasukan masa perang dunia II tersebut menimbulkan masalah politis dan hukum.

Persengketaan batas negara ini patut menjadi perhatian pemerintah terutama TNI yang menjadi garda terdepan penjaga NKRI kita agar terhindar dari usaha-usaha negara-negara yang berbatasan dalam usaha sabotase dan provokasi yang berusaha untuk mendapatkan kesempatan dan mengangkat isu ke internasional mengenai klaim-klaim yang sesungguhnya mengada-ada tanpa adanya bukti dan sejarah yang mendukung atas klim mereka itu.

Berbagai faktor penyebab yang mengakibatkan konflik perbatasan di kawasan pasisfik, disebabkan oleh berbagai hal berikut ini: READ MORE

Sistem Informasi di Pemerintah Daerah, Haruskah?

2010-03-10T08:28:00.000-08:00

Oleh Hartono Wiryawan

Upaya reformasi birokrasi pemerintahan agar mencapai pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan sebagai manifestasi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari tata kelola sistem pemerintahan yang baik (good governance). World Bank memberikan definisi governance sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”.

Sementara United Nation Development Program ( UNDP ) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Mardiasmo dalam bukunya akunting sektor publik mendefinisikan pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. ( Mardiasmo, Tahun : 2002, hal : 17 )

Untuk mencapai cita-cita tersebut maka birokrasi harus menggunakan cara-cara yang lebih maju dengan menggunakan sebuah sistem informasi yang handal dan tangguh untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka birokrasi harus membangun sebuah sistem informasi pada berbagai fungsi pelayanannya. Keberadaan sistem informasi mendukung kinenja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemenintah dan dunia usaha, serta mendorong perwujudan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Perkembangan teknologi informasi sangat cepat dan mempengaruhi pola budaya masyarakat pada berbagai bidang kehidupan. Pendidikan, riset dan ilmu pengetahuan, hukum, militer, pemerintahan dan administrasi pemerintahan, seni dan entertainment, keuangan dan perbankan, bursa saham, komunikasi dan penyiaran, dan sebagainya tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi ini. READ MORE...

Strategisnya Hubungan China - ASEAN

2010-03-06T15:28:00.000-08:00

Oleh Hilman Halim

Asia Tenggara baik dulu maupun sekarang ini merupakan kawasan strategis yang mengalamai pertumbuhan terbaik dibandingkan kawasan lainnya dalam satu decade ini. Kawasan Asia Tenggara ini akan lebih kuat jika diikat dalam suatu wadah, sehingga para pemimpin negara-negara Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 menyelenggarakan Deklarasi Bangkok yang diikuti oleh Indonesia, Malaysia, Filifina dan Thailand. Hasil deklarasi tersebut didirikanlah sebuah organisasi yang berbasis kawasan Asia Tenggara dengan nama Association of Southeast Asia Nations (ASEAN).

Dalam perkembangannya yang optimis menarik banyak negara-negara Asia Tenggara lain untuk ikut menjadi anggota ASEAN. Pada mulanya jumlah keanggotaan awal ASEAN hanya 5 negara, yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Lima Negara ini adalah Negara pendiri. Kemudian Negara-negara lain yang tertarik untuk ikut adalah Brunai Darusalam pada 7 Januari 1984, Vietnam masuk pada 28 Juli 1995, Laos terdaftar pada 23 Juli 1997, Myanmar pada 23 Juli 1997 dan terakhir Kamboja yang ikut terdaftar pada 16 Desember 1998.

Jumlah keanggotaan ASEAN yang semakin banyak dan strategisnya posisi ASEAN dalam kawasan Pasifik, jumlah penduduk yang cukup banyak lebih dari setengah miliar penduduk Asia Tenggara, potensi ekonomi perdagangan, sumber daya mineral, pariwisata, keamanan kawasan dan sebagainya, menjadi menyebabkan daya tarik yang besar bagi Negara-negara lain yang ingin berkejasama dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi, seperti China.

Seperti kita ketahui China sekarang ini merupakan Negara yang mengalami kemajuan ekonomi yang paling tinggi di dunia. Perkembangan produk-produk China yang berhasil melakukan penatrasi ke pasar-pasar dunia membuktikan bahwa China merupakan negara adidaya yang perpengaruh dalam banyak kawasan termasuk, ke kawasan Pasifik, seperti Asia Tenggara. READ MORE ...

Adu Domba Indonesia Malaysia

2010-03-06T15:26:00.000-08:00

Oleh Michel Sukardi

Besarnya petensi migas yang terpendam dalam blok ambalat menarik perusahaan minyak asing untuk mendapatkan kesempatan berekplorasi. Blog Ambalat mencakup 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Kalimantan Timur, Indonesia dan Sabah, Malaysia. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak.

Ada informasi penting dari seorang penulis keturunan Rusia, Daniel Estulin yang pernah melakukan investigasi pada tanggal 27 Mei 2005 terhadap suatu paguyuban Paguyuban Bilderberg yang dalam suatu pertemuannya secara khusus membahas mengenai cara mendapatkan hak ekplorasi di kawasan Blok Ambalat.

Bilderberg adalah kumpulan orang-orang paling berkuasa di dunia yang misterius namun ditengarai sangat menentukan arah kecenderungan internasional. Mereka diantaranya para birokrat, industrialis dan bankir. Group ini pertama kali melakukan pertemuan pada 29 Mei 1945 di Hotel de Bilderberg, dekat kota Arnhem, Belanda. Pada mulanya group ini dipimpin oleh Pangeran Bernhard. Ada indidkasi yang meyakinkan dengan adanya dendam sejarah Group ini atas Indonesia.

READ MORE ...

Soekarno : Berdikari, Berdiri Di Atas Kaki Sendiri

2010-03-06T15:22:00.001-08:00

Oleh Heri Hidayat Makmun

Kesadaran kekuatan bangsa terbentuk dari penyatuan prestasi-prestasi bangsa yang terserak. Dari sinilah akan terbangun kepercayaan kepada diri sendiri dan jati diri bangsa. Kita bisa melihat dari bangsa-bangsa yang bangkit baik dari peradapan lampau seperti munculnya kejayaan bangsa-bangsa masa lampau. Seperti kejayaan bangsa Mesir dan Babilonia atau bangsa Romawi dan Yunani. Mungkin lebih dekat dengan kita seperti kejayaan nusantara masa lalu, yaitu bangkitnya dan berjayanya Mahapahit dengan sumpah palapa atau Kerajaan Sriwijaya yang merajai maritim dan mengaruhi dua samudera dunia.

Pada era kontemporer ini, pengalaman kebangkitan juga bisa kita pelajari dari negara lain, seperti kebangkitan bangsa Jepang yang hanya dalam waktu 60-an tahun dapat bangkit kembali dengan cepat, setelah kekalahan perang dunia ke-II. Kebangkitan China yang sekarang mulai menjadi raksasa ekonomi di Dunia dengan produk-produknya yang menggurita dan mampu melakukan penetrasi pasar dengan baik. Kebangkitan India yang menggunakan kemampuan riset dan produk intelektualnya. Kebangkitan Vietnam yang cepat dalam waktu 10 tahun terakhir ini. Kebangkitan Rusia melalui reformasi perusahaan energinya, sehingga perusahaan negaranya mampu mengisi kas negara yang pernah kosong pada masa Uni Soviet dulu.

Semua kebangkitan tersebut memiliki benang merah yang sama. Apakah benang merah itu? Mari kita renungi bagaimana kebangkitan-kebangkitan itu. Ada ciri yang sangat kuat dari kebangkitan itu, yaitu nasionalisme yang tinggi dari Bangsa Jepang, Nasionalisme yang tinggi dari Bangsa China, juga India, Vietnam dan juga Rusia. Nasionalisme yang tinggi ini berfondasikan dari jati diri yang kuat. Tidak ada bangsa yang memiliki jati diri yang kuat tanpa percaya kepada bangsanya sendiri. Percaya pada diri sendiri. Faktor kebangkitan mereka itu adalah kepercayaan kepada kekuatan diri sendiri, kepercayaan pada bangsa sendiri. Dalam kalimat Bung Karno adalah "berdikari" atau berdiri di kaki sendiri. Keyakinan ini akan menentukan arah dari perjalanan sejarah berbangsa dan bernegara yang gemilang. READ MORE ...

Persaingan Dagang ASEAN dan Uni Eropa

2010-03-06T15:18:00.000-08:00

Oleh Heri Hidayat Makmun

Persaingan perdagangan minyak sawit dengan minyak kedelai benar-benar menjadi tidak sederhana. Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia yang memproduksi minyak sawit harus bersaing dengan Eropa yang memproduksi minyak kedelai untuk merebut pasar yang sama, yaitu pasar minyak nabati. Tentunya pada segmen pasar yang sama. Pada masa yang akan daang produksi minyak nabati CPO dari Indonesia dan Malaysia mampu menguasai 25 persen pangsa pasar minyak nabati dunia.

Hal ini sangat mengkhatirkan Eropa. Uni Eropa berusaha untuk menyelamatkan minyak kedelai yang semakin lama semakin tergerus dengan produk minyak sawit. Apalagi diketahui bahwa minyak sawit terdapat unsur bahan transgenic yang belum dapat dipertanggungjawabkan keamanannya. Selain itu untuk memproduksi suatu volume yang sama minyak kedelai membutuhkan lahan yang luas.

Eropa dan Amerika tidak cocok untuk menanam sawit. Sehingga minyak nabati AS dan Eropa mengandalkan minyak kedelai dan minyak sayur lainnya yang menjadi produk andalan petani Eropa dan Amerika. Habitat aslinya adalah daerah semak belukar. Sawit dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis (15° LU - 15° LS). Tanaman ini tumbuh sempurna di ketinggian 0-500 m dari permukaan laut dengan kelembaban 80-90%. Sawit membutuhkan iklim dengan curah hujan stabil, 2000-2500 mm setahun. Kondisi seperti ini ada di Asia Teneggara.

Banyak alasan mengapa minyak sawit lebih layak menggantikan minyak kedelai dan minyak sayur lainnya. Tanaman kedelai adalah adalah salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti minyak nabati, kecap, tahu, dan tempe. Tanaman sejenis ini tidak produktif untuk memproduksi oksigen, sedangkan kepala sawit sangat rakus menhisap carbon dan memproduksi oksigen. Sehingga untuk mendapatkan minyak kedelai tidak seekonomi minyak sawit. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kelapa sawit tumbuh lebih baik di Malaysia dan Indonesia akibat pasokan sinar matahari yang relatif lebih banyak, lanjutnya.
READ MORE ...

Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

2010-03-06T15:14:00.000-08:00

Oleh Heri Hidayat Makmun

Gerbong reformasi di Indonesia telah bergerak, sejarah baru ini secara politis telah mengubah arah sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia secara menyeluruh pada hampir semua aspek kehidupan bernegara. Salah satu perubahan yaitu upaya untuk menciptakan good governance yang terbebas dari tindakan korupsi, kolusi, nepotisme dan penciptaan sistem pemerintahan yang relatif lebih berimbang di antara eksekutif, judikatif, dan legislatif.

Reformasi birokrasi pada birokrasi kita yang terjadi juga telah meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kehidupan bernegara yang sebelumnya terkungkung oleh rejim berkuasa. Partisipasi itu mewujudkan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya bagi penyelenggaraan kepemerintahan.

Upaya tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan serangkaian reformasi di sektor publik (public reform) dan reformasi manajemen publik (public management reform). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. READ MORE ...

Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

2010-03-06T13:51:00.000-08:00

Manajemen "Change" Sebagai Mesin Reformasi Birokrasi

2009-02-10T07:42:00.000-08:00

Oleh Heri Hidayat Makmun, SE, MM

Era reformasi menuntut berbagai organisasi Pemerintah Daerah berjalan lebih efektif, efesien dan responsible terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini sifatnya terus-menerus yang mengakibatkan prilaku organisasi mau tidak mau dituntut untuk selalu dinamis.

Perubahan dan tantangan kedepan tentu lebih berat, sehingga membutuhkan pendekatan manajemen terhadap eksistensi organisasi yang terkait komponen-komponen organisasi yang terdiri dari:
- Imprastruktur perangkat peraturan dan kebijakan daerah;
- Struktur organisasi;
- Sumber daya manusia dalam organisasi;
- Sumber daya material, seperti dana (uang) dan asset;
- Perlengkapan peralatan organisasi;
- Budaya organisasi;
- Demografi daerah;

Komponen-komponen tersebut menjadi objek dari manajemen perubahan yang harus dikendalikan secara terintegrasi. Perubahan tidak bisa sekotak-sekotak, tetapi menyeluruh karena tentu akan terkait antara satu dengan yang lain.

Untuk melakukan perubahan pada organisasi kita, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar manajemen change dapat dilakukan jika memenuhi aspek berikut ini:
- Kesadaran akan Ketertinggalan
- Menyadari kelemahan dan kebodohan sendiri
- Memiliki semangat untuk mengoreksi diri sendiri/organisasi sendiri (kontemplasi)
- Kesadaran bersama untuk berubah
- Benci terhadap resistensi dan cara konvensional yang banyak kelemahan
- Memiliki kebutuhan akan kemajuan
- Merasakan Daya Saing
- Memiliki semangat belajar yang tinggi
- Haus akan informasi baru

Agar organisasi kita dapat berubah filosofisnya adalah kesadaran akan kelemahan organisasi kita itu ada, dan berkeinginan untuk melakukan perbaikan ke arah yang benar. Tentunya perbaikan ini harus mempunyai arah yang tergambarkan dalam bentuk visi organisasi kita.

Secara sederhana kita bisa membagi masalah manajemen perubahan menjadi dua pertanyaan utama, yaitu:
1. Perubahan apa yang mesti kita terapkan?
2. Bagaimana cara kita
menerapkannya agar bisa sukses?

David Osbome dan Ted Gaebler pada buku mereka yang berjudul reinventing government juga menyarankan paradigma birokrasi yang baru, antara lain:
Pemerintah sebagai katalis, lebih baik menyetir daripada mendayung. Pemerintah dan birokrasinya disarankan untuk melepaskan bidang-bidang atau pekerjaan yang sudah dapat dikerjakan oleh masyarakat sendiri.

Pemerintah adalah milik masyarakat: lebih baik memberdayakan daripada melayani. Pemerintah akan bertindak terutama jika memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mengurus masalahnya secara mandiri daripada menjadikan masyarakat tergantung kepada pemerintah.

Pemerintahan yang kompetitif adalah pemerintahan yang memasukkan semangat kompetisi dalam birokrasinya. Pemerintah perlu menjadikan birokrasinya saling bersaing antar bagian dalam memberikan pendampingan dan penyediaan regulasi dan barang-barang kebutuhan publik.

Tentunya tidak semua cara David Osborn dan Ted Gaebler dapat diterapkan dalam organisasi dengan sistem sosial kita. Pendekatan liberalisasi mereka ada yang cocok juga ada yang tidak cocok dengan kita.

Mungkin bangsa barat lebih mandiri karena mereka lebih ditunjang dengan pendidikan yang tinggi dan merata pada semua lapisan masyarakat, tetapi setidak tidaknya kita dapat mengambil hikmah dengan cara kerja teori ini dengan menjadikan masyarakat dan organisasi kita menjadi bagian dari ”agen perubahan.”

Semangat dari David Osborn dan Ted Gaebler adalah kemandirian. Inilah yang dijadikan semangat perubahan pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Pendekatan kita terhadap perubahan tidak lantas dengan menggunakan kedua tangan kita sebagai predikat dan semua komponen dalam organisasi kita sebagai objek, hal ini tentu sudah ketinggalan zaman. Kita memerlukan kemandirian sumber daya manusia dalam organisasi kita tersebut sebagai katalis terhadap perubahan yang kita yang kita harapkan.

Efektifitas dan kecepatan perubahan terhadap organisasi kita tergantung dan sangat berhubungan dengan jumlah sumber daya manusia yang menjadi katalis, tingkat pemahaman orang-orang dalam organisasi kita, sumber daya ekonomi untuk peningkatan sumber daya manusia itu dan karakter demografis.

Menjalankan Pola Kepemimpinan Transpormasional

Menjalankan perubahan tidak akan pernah lepas dari transpormasi. Perubahan pada organisasi kita pada intinya adalah kita akan menyampaikan sesuatu yang baru kepada semua komponen dan dimensi organisasi kita.

Menurut James McGregor Burns (1978), Kepemimpinan transformasional menyerukan nilai-nilai moral kepada para pengikut dalam upayanya untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah etis dan kemajuan untuk memobilisasi energi dan sumber daya mereka untuk mereformasi institusi.

Menurut Burns yang diformulasikan oleh Bass (1985, 1996) Kepemimpinan transformasional membentuk organisasi dengan pengikut yang merasakan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan dan penghormatan terhadap pemimpin.

Kesadaran yang dimiliki oleh para pengikut dalam organisasi ini menjadi modal untuk membentuk reformasi organisasi yang efektif. Memanajemen perubahan berarti membangun organisasi yang berambisi, berkinerja tinggi, dan daya mandiri untuk memperbaharui diri. SDM dalam organisasi kita harus dirangsang masuk kedalam pola kerja yang baru yang lebih memiliki tantangan.

Menurut R.L. Daft (2004) membagi perubahan menjadi 2, yaitu:
Perubahan Strategis, Perubahan radikal ini mencakup tranformasi perubahan visi, sistem kerja sampai restrukturisasi.
Perubahan Operasional atau incremental adalah perubahan yang harus terus dilakukan untuk menjadi keseimbangan organisasi.

Menurut Gary Yukl (2001) dalam bukunya Kepemimpinan dalam Organisasi menjelaskan bahwa Pemimpin harus mengubah gaya dan memotivasi dengan:
Membuat mereka lebih menyadari pentingnya hasil tugas
Membujuk mereka untuk mementingkan tim atau organisasi mereka dibandingkan dengan kepentingan pribadi, dan;
Mengaktifkan kebutuhan mereka yang lebih tinggi.

Penelitian Barling, Weber dan Kelloway (1996) tentang cara pemimpin mereformasi birokrasi dengan penjelasan sebagai berikut:

Sebuah experimen lapangan dalam sebuah bank untuk mengevaluasi pengaruh dari pola-pola kepemimpinan transformasional terhadap perubahan kinerja organisasi.

Penelitian dilakukan dengan membandingkan dua kelompok manajer yang diperlakukan berbeda. Satu kelompok manajer A dilakukan pendekatan dan pelatihan dengan cara-cara kepemimpinan transformasional, sedangkan sekelompok manajer B dilakukan pendekatan dengan cara-cara konvensional.

Para manajer tersebut menggunakan stimulus intelektual dan pertimbangan individu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kepemimpinan tranformasional lebih memiliki komitmen organisatoris yang lebih kuat dari pada cara-cara konvensional, yang hanya menyerahkan tugas pokok dan fungsi tanpa memberikan kesadaran moral bagi para pengikut organisasi.

Sebuah tim riset dari Universitas Harvard Amerika Serikat melakukan ekperimen mengenai dampak lampu penerangan terhadap kinerja kelompok pekerja di Pabrik Hawthorne.

Berdasarkan penelitian Hawthorne tersebut insentif dan fasilitas yang diberikan manajemen ternyata tidak lebih perpengaruh dibandingkan dengan norma-norma kelompok kerja tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa sikap kelompok terhadap pekerjaan lebih perpengaruh dari pada kekuatan manajemen dalam mengendalikan kelompok tersebut. Sikap kelompok kerja membentuk norma-norma tertentu yang lebih dipatuhi oleh semua tim kerja kelompok.

Mungkian seakan-akan efek Howthorne ini membuktikan bahwa manajemen di era abad 21 ini kurang berarti, tetapi sesungguhnya efek Howthorne adalah bagian dari manajemen itu sendiri. Artinya norma-norma kelompok kerja harus dijadikan sebagai basis perubahan yang akan kita lakukan. Kita harus berada ditengah-tengah syaraf perubahan tersebut.

Angin perubahan yang akan diterapkan harus menjadi bagian dari norma-norma kelompok kerja yang ditaati ini. Kelompok kerja akan secara otomatis berubah secara sendirinya jika norma-norma kerja kelompok ini sudah kita masukkan aspek-aspek perubahan yang akan kita lakukan.

Organisasi yang kita bangun dengan pemahaman baru tentang cara pandang terhadap perubahan. Perubahan jangan dipandang dengan cara negatif, tetapi dengan cara optimisme dan sikap positif. Manajemen perubahan tidak hanya berguna untuk meraih keberhasilan tetapi juga berguna sebagai terapis atas permasalahan yang dihadapi saat ini.

Cara pandang positif terhadap perubahan, dengan memandang perubahan sebagai;
a. Perubahan adalah Pertumbuhan
b. Perubahan adalah Kesempatan
c. Perubahan adalah Peningkatan

Tantangan Perubahan

Perubahan terhadap organisasi kita tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi sebenarnya mengandung tantangan yang berat, berbagai tantangan yang mungkin akan kita hadapi, tetapi hal ini dapat kita atasi asal kita dan orang-orang dalam organisasi kita memiliki komitmen sebagai berikut ini:
Berani belajar terus menerus
Komitmen tinggi untuk perbaikan
Semangat inovasi yang tidak henti
Sangat menghargai kreatifitas
Mendorong mobilitas organisasi terus-menerus.
Berani melepas kebiasaan
Mau menerima kebiasaan baru
Berani berhadapan dengan resistor (kaum yang tidak ingin berubah )

Kontek perubahan pada organisasi birokrasi pemerintah daerah, meliputi:
- Peningkatan Pelayanan Publik
- Mengikuti Perubahan Peraturan Perundangan Terbaru dan sesuai dengan kerangka hukum
- Peningkatan kualitas SDM
- Pola kerja konvensional ke pola kerja efektif dan efesien.
- Menuju pengelolaan sumber daya yang lebih terukur
- Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama.
- Peningkatan sistem pelaporan keuangan yang sesuai standar baku.

Tidak ada perubahan yang cumc-cuma, semuanya harus kita bayar dengan etos kerja, keringat, dan materi yang menunjang. Konsekuensi finansial untuk mencapai perubahan yang harus kita bayar:
a. Alokasi Anggaran Bagi Peningkatan SDM yang memadai.
b. Alokasi Anggaran bagi penelitian yang bermutu.
c. Alokasi anggaran bagi pengembangan sistem dan metode baru.
d. Alokasi anggaran belanja bagi teknologi baru.
e. Alokasi anggaran belanja bagi profesional berpendidikan tinggi.
f. Alokasi anggaran bagi perangkat penunjang yang cukup.

Faktor-faktor yang memunculkan penentangan perubahan:
- perasaan malu
- kehilangan kendali
- efek yang berbeda
- bisakah saya melakukannya?
- lebih banyak bekerja)
- tantangan yang nyata
- komitmen untuk berkompetisi
- kerugian yang dihadapi
- menghadapi ketidakpastian yang berlebih
- segala sesuatu yang diluar dugaan
- efek yang saling berkaitan
- kegagalan masa lalu

Bagaimana menghadapi resistensi terhadap pengikut organisasi
- Memahami penyebab terjadinya resistensi.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi antar elemen organisasi.
- Menjadikan kelompok yang pro perubahan sebagai agen perubahan.
- Peningkatan jumlah dan kualitas pelatihan, bintek atau workshop.
- Memotivasi organisasi terus menerus.
- Mengembangkan contoh perubahan pada tim kerja yang pro perubahan sebagai basis kemajuan organisasi.
- Merangsang resistor untuk sebanyak mungkin terjun dalam hal baru dan menjadi bagian dari tim kerja.

Bagaimana cara mengelola penentangan perubahan dalam organisasi kita. Penentangan perubahan yang tidak kita atasii secara dini akan menjadi bahaya laten bagi kondisi organisasi kita. Kita dapat mengelola penetangan perubahan yang ada dengan:
Memperkirakan resistensi
Menemukan resistensi
Memahami motivasi dari resistensi.
Menggunakan reward system atau insentif
Membangun manfaat kepada pengguna
Pengetahuan
Teknik campur tangan
Pendoktrinasian dan paksaan.

Tip dan jurus yang efektif dalam menghadap kendala perubahan dalam organisasi, khususnya terhadap para resistor dapat dilakukan dengan:
Menjadi pengambil keputusan yang pertama.
Menjadi contoh tim lain.
Mem-blow up kesuksesan tim.
Berani mengambil inisiatif.
Sangat menghargai kreatifitas tim.
Bergerak cepat dalam semua kesempatan.
Menjadi yang pertama tahu.
Memiliki akses informasi yang sangat baik.
Maju terus tanpa ragu-ragu. Berikan kepastian yang meyakinkan.

Perubahan dalam organisasi kita memiliki 4 dimensi yaitu:
Dimensi Material, yaitu aset-aset strategis organisasi.
Dimensi Intelektual, yaitu cara berpikir orang-orang dalam organisasi.
Dimensi Emosional, yaitu berkaitan dengan konsep diri dan hubungan-hubungan sosial yang sudah terlanjur kita bangun dengan tim dalam organisasi.
Dimensi Sepiritual, yaitu dimensi yang berkaitan dengan nilai-nilai organisasi.

Karakteristik perubahan yang diuraikan Kasali (2005):
- Perubahan begitu misterius, tidak mudah dipegang. Bahkan yang sudah dipegang pun bisa pergi ketempat lain dan dapat memukul balik seakan tidak kenal budi. Soekarno, Soeharto, dan Abdulrrahman Wahid berkuasa karena perubahan, tapi juga diturunkan karena perubahan.
- Perubahan memerlukan Tokoh Perubah. Rata-rata pemimpin yang menciptakan perubahan tidak bekerja sendiri, tetapi ia punya keberanian luar biasa.
- Tidak semua orang bisa diajak melihat perubahan. Sebagian besar orang malah hanya melihat memakai mata persepsi. Hanya mampu melihat realitas, tanpa kemampuan melihat masa depan.
- Perubahan terjadi setiap saat, karena itu perubahan harus diciptakan setiap saat pula, bukan sekali-sekali. Setiap satu perubahan kecil dilakukan seseorang maka akan terjadi pula perubahan-perubahan lainnya.
- Ada sisi keras dan sisi lembut dari perubahan.Sisi keras termasuk uang dan teknologi, sedangkan sisi lembut menyangkut manusia dan organisasi.
- Perubahan membutuhkan waktu, biaya, dan kekuatan. Untuk berhasil mengatasi perubahan diperlukan kematangan berpikir, kepribadian yang teguh, konsep yang jelas dan sistematis, dilakukan secara bertahap, dan dukungan yang luas.
- Dibutuhkan upaya-upaya khusus untuk menyentuh nilai-nilai dasar organisasi (budaya korporat).
- Perubahan banyak diwarnai oleh mitos-mitos. Seperti pasien yang sakit, perubahan berarti menelan pil pahit, atau bahkan amputasi yang artinya perlu pengormaban.
- Perubahan menimbulkan ekspektasi, dan karenanya ekpektasi dapat menimbulkan getaran-getaran emosi dan harapan-harapan yang bisa menimbulkan kekecewaan.

Langkah-langkah manajemen perubahan
1. orientasi
2. diagnosis permasalahan
3. intervensi
4. evaluasi

Keempat hal ini bersifat siklus (terus menerus). Ibarat siklus, change management harus terus dilakukan. Artinya, usai diakukan evaluasi, bukan berarti change management sudah selesai. “Justru hasil evaluasi akan menentukan langkah selanjutnya untuk menjamin kesuksesan manajemen perubahan seperti yang diharapkan."

Secara teori kita bisa mengadopsi Manajemen perubahan model lewin schein
Model ini terdiri dari 3 tahap, yaitu:
1. Pemanasan, yaitu merupakan tahap dimana adanya unsur - unsur berupa motivasi untuk berubah dengan mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengelola perusahaan, adanya pemimpin yang kharismatik, dan peningkatan yang nyata serta mengidentifikasi kesukaran yang akan dihadapi perusahaan dengan interaksi yang komplek antara IT dan kebudayaan dan reaksi terhadap perubahan.
2. Perubahan, yaitu mendefinisikan objek dengan baik, komunikasi, perencanaan yang meliputi kepemimpinan, orang yang tepat, membangun tim dan sumber daya, kemudian memanaj stake holder, serta rencana untuk menghadapi resistance for change.
3. Penyegaran, merupakan proses institusionalisasi system untuk menjadi norma organisasi.

Apakah organisasi kita bisa mengikut perubahan yang telah ditetapkan dalam organisasi kita. Tentunya ini memiliki indikator yang bisa kita jadikan tolak ukur atas keberhasilan perubahan yang kita bangun, indikator positif tersebut sebagai berikut ini:
Merupakan tahap awal dari usaha untk beribah dan mempercayai segala sesuatunyakan sesuai engan perencanaan.
Mulai memahami adanya kesulitan, keraguan, dan pemusatan perhatian.
Dukungan dan kenaikan yang nyata telah diterima.
Kepercayaan dibangun sebagai penyelesaian.
Kepuasaan ari keberhasilan dan pencpaian objektivitas

Contoh Penerapan Manajemen Perubahan dalam Kasus Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sekarang ini kita hadapi berupa reformasi manajemen publik yang didalamnya sudah mencakup reformasi pada sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu:
1. Reformasi Sistem Penganggaran
2. Reformasi Sistem Akuntansi
3. Reformasi Sistem Pemeriksaan
4. Reformasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah

Tentunya kita harus tahu perubahan seperti apa yang seharusnya kita lakukan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah kita. Ini tidak terlepas dari isu yang sering kita dengan yaitu good governance (Pengelolaan Kepemerintahan yang Baik).

Secara umum pengelolaan pemerintahan yang baik bisa kita acu dari difinisi Bank Dunia atau dari UNDP. World Bank memberikan definisi pemerintahan sebagai “Suatu cara yang memberikan kesempatan kepada negara untuk mengelola ekonomi dan sumber daya sosial untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat”.

Sementara UNDP mendefinisikan pemerintahan sebagai “suatu praktek politik, ekonomi dan kewenangan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada beberapa bidang dan beberapa tingkatan”. Mardiasmo dalam bukunya akunting sektor publik mendefinisikan pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. (Mardiasmo, Tahun : 2002, hal : 17 )

Kita tidak akan dapat melakukan perubahan tanpa tahu perubahan seperti apa yang harus kita lakukan. Arah perubahan kita harus jelas. Cara-cara konvensional dengan melakukan coba-coba akan banyak mengeluarkan biaya dan waktu yang tidak sedikit.

Jadi sebenarnya pemerintahan yang baik itu seperti apa? Berdasarkan difinisi dari UNDP bahwa ciri dari pemerintahan yang baik sebagai berikut:
- Partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- Sesuai Aturan Hukum, kerangak hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- Transparansi, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Dengan mengembangkan teknologi informasi sehingga informasi yang seharusnya diketahui oleh publik dapat diakses oleh masyarakat.
- Responsif, lembaga- lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
- Orientasi Kesepakatan Bersama, dalam menentukan kebijakan pemerintah berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- Kebersamaan, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan kedilan.
- Efesiensi dan Efektifitas, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- Akuntablitas, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

DPR RI juga sudah melakukan perubahan untuk mencapai pemerintahan yang baik ini, yang akan menjadi dasar bagi para pengelola pemerintah pusat dan daerah untuk menjalankan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. DPR-RI telah menetapkan satu paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Perubahan-Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Telah Pernah Dilakukan di Pemkab. Way Kanan:
Perubahan dari Makuda ke Kepmendagri No. 29 Tahun 2002
Sejak tahun 2005 sudah menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 Konversi Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sejak Tahun 2006 menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan secara menyeluruh.
Perubahan dari Kepmendagri 29 Tahun 2002 ke Permendagri No. 13 Tahun 2006
Modifikasi dari Permendagri No. 13 Tahun 2003 ke Permendagri No. 59 Tahun 2007
Perubahan Struktur Organisasi dari PP No. 8 Tahun 2003 Ke sesuai PP. 41 Tahun 2007.
Sejak Tahun 2003 Kabupaten Way Kanan mulai menerapkan Sistem Informasi.
Tahun 2007 Pemkab Way Kanan menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang terintegrasi.
Sejak Tahun 2007 Pemkab. Way Kanan menerapkan pembuatan laporan keuangan per SKPD/SKPKD.
Sejak Tahun 2007 Dinas P2KA melaksanakan pelayanan berbasis Sistem Informasi seperti yang dilakukan di Perbankan.

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Way Kanan sejak tahun 2003 sudah dilakukan berbasis teknologi informasi.

Mengapa pengembangan Terus-Menerus Pengelolaan Keuangan Daerah dan TI secara mandiri?
Menghemat biaya anggaran.
Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personal dapat berkembang dengan cepat.
Fleksibelitas dan adaptasi tinggi pada perubahan perundangan dan peraturan lain sistem pengelolaan keuangan daerah.
Try and Error berjalan secara alamiah menuju pada perbaikan yang terbaik.

Tip Kunci Perubahan Cepat Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kab. Way Kanan agar organisasi kita sangat responsibel terhadap perubahan:
Akses informasi yang luas.
Kebersamaan yang kuat (good team work)
Unjuk Kerja dengan waktu luas dan bersedia menerima resiko lembur yang lebih sering.
Berani dan Berjuang
Etos Kerja
Rajin dan Ulet
Kemandirian
Inovasi dan kreatifitas yang solid
Semangat Belajar

Penerapan manajemen perubahan dalam organisasi kita tidaklah kaku, setiap pelaku dalam manajemen perubahan di Pemerintahan tentu memiliki pengalaman dan cara sendiri-sendiri dalam pendekatan manajemen perubahan dalam organisasi kita. Karakter daerah menentukan terhadap pola yang kita tetapkan.

Pengalaman kita bisa berbeda tetapi sebenarnya esensi dari perubahan dalam manajemen perubahan itu adalah sama. Pada akhirnya akan kita sadari bahwa perubahan yang kita bawa membutuhkan komitmen yang kuat pada semua pihak untuk maju dan berubah. Cara-cara konvensional dan trasional harus kita ganti.

Tuntutan perilaku perubahan yang konvensional seperti menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dengan cara manual sudah ketinggalan zaman dan harus kita rubah. Isu penerapan teknologi informasi pada pemerintahan kita semakin menguat dalam 5 tahun ini. Ini menjadi tantangan kita didaerah untuk mengimplemtasikannya.

Semoga penerapan manajemen perubahan yang kita lakukan dapat berhasil, terlepas dengan cara apapun, yang penting perubahan yang kita bawa membawa dampak positif terhadap pemerintahan yang kita kelola.

T e r i m a K a s i h
;

Mari Ikut Dalam Gerakan Bersama Sedunia Memotong Mata Rantai Penyebaran Virus Flu Burung Demi Menyelamatkan Jiwa Umat Manusia di Bumi

2008-07-18T22:38:00.000-07:00

Oleh Heri Hidayat Makmun

( Silahkan copy paste, translate ke berbagai bahasa dan sebarkan )

Tingkat dan metode penularan flu burung semakin menjadi kekhawatiran dunia setelah beberapa kasus ditemukan di Turki dengan tingkat penyebaran yang diduga sangat cepat. Negara-negara Eropa kini berjaga-jaga karena flu burung - yang pertama muncul di Asia Timur - telah mencapai Turki yang dilihat sebagai jembatan yang menghubungkan Asia dan Eropa.

Para ilmuwan khawatir wabah global jenis virus flu burung yang mematikan pada manusia akan melanda sebentar lagi karena wabah semacam ini cenderung terjadi tiga atau empat kali dalam masa satu abad. Flu burung kemungkinan besar akan menjadi pemicunya. Satu kasus saja yang menjadi penyebab penyakit itu - H5N1 - menimbulkan kekhawatiran besar.

Virus ini amat mudah menular dan mematikan pada unggas yang disebarkan lewat unggas. H5N1 sudah menyebabkan puluhan orang meninggal dunia sejak pertama kali muncul di Asia Tenggara pada 2003. Para pakar menduga tidak lama lagi virus itu akan berubah sifat dan mengembangkan kemampuan untuk ditularkan dengan mudah di kalangan manusia. Penyebaran yang dilakukan dengan media udara, debu, atau sentuhan langsung, sehingga virus ini lebih berbahaya dari pada virus penyebab AIDS atau lainnya jika dilihat dari mekanisme penularannya.

Jenis flu burung baru yang mampu memicu pandemi mematikan dapat bermutasi apabila virus flu burung bergabung dengan virus influenza manusia. Hal ini bisa terjadi apabila seorang manusia tertular kedua jenis flu tadi pada saat yang bersamaan. Dikhawatirkan jenis virus baru itu dapat menyebar dengan mudah dan cepat, menewaskan penderitanya dalam jumlah besar. Orang-orang yang tidak memiliki kekebalan tubuh prima tidak dapat menangkal infeksi tersebut.Penyakit itu bisa membunuh sekitar dua juta orang di seluruh dunia dan banyak lainnya akan tertular. Hal ini didasari dari perkiraan para ahli.

Melihat potensi masa depan yang semakin berbahaya, sangat penting artinya bagi umat manusia untuk terus mendukung usaha-usaha Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah Supari untuk mereformasi organisasi dunia WHO demi menyelamatkan nyawa jutaan umat manusia yang berada di negara miskin, negara-negara dunia ketiga. Demi hak hidup jutaan nyawa tersebut suara Siti Fadilah Supari harus tetap didengar dan kita harus menjaga agar dia tetap dapat terus berbicara untuk menegakkan keadilan dan akses vaksin dan obat flu burung bagi negara-negara miskin. Semua negara harus mendapatkan akses obat yang murah. Tidak akan bisa memutuskan mata rantai penyebaran virus flu burung jika ada salah satu negara saja gagal dalam menangani penyebaran virus ini.

Bahwa kerawanan dan potensi penyebaran virus flu burung dalam jangka panjang sangat mengkewatirkan oleh karena itu, harus ada upaya-upaya untuk melakukan pencegahan penularan baik dengan proteksi pada peternakan unggas, satwa liar kebun binatang, maupun satwa liar secara cepat dan sistematis di seluruh dunia, terutama pada negara-negara yang telah jatuh korban kematian akibat virus H5N1 ini seperti China, Indonesia, Thailand, Vietnam, India dan lainnya.

Kesempatan untuk menyelamatkan generasi manusia hanya ada pada saat-saat sekarang ini, jika virus ini bermutasi lebih cepat dari yang kita perkirakan maka kita akan berada pada kondisi terkejar pandemi yang telah menyebar luas dan maut bagi umat manusia tak dapat dihindari lagi. Jika memang betul proses penularan sudah sampai pada generasi virus yang bermutasi dengan kemampuan menularkan dari manusia ke manusia, kecepatan penyebaran bukan secara deret hitung (1,2,3, dan seterusnya ), tetapi secara deret ukur yang berlipat-lipat (1,2,4,8, dan seterusnya). Sekali lagi kesempatan kita ada pada saat sekarang ini, jangan lengah mari berkerja bahu membahu memutus mata rantai virus ini diseluruh dunia.

Perlu pengadaan vaksin obat yang dilakukan dengan pengembangan penelitian dari pihak-pihak non komersial, atau gabungan pemerintah negara-negara di seluruh dunia. Melakukan penelitian secara bersama diantara negara-negara di dunia. Berbuat secara tulus dan demi menyelamatkan nyawa jutaan umat manusia dan demi kelangsungan spesies manusia.

Posisi Pemerintah Indonesia dalam masalah ini harus menjadi pemimpin dan pelopor untuk terwujudnya hal tersebut, diharapkan Pemerintah SBY melakukan tindakan-tindakan diplomasi dan menjalin kerjasama dalam kawasan regional ASEAN dan internasional dengan negara-negara lainnya dalam menangani terjadinya pandemik virus avian influenza H5N1.

Pemerintah juga harus terus meyakinkan pihak WHO agar organisasi ini kembali pada khitahnya untuk secaran tulus menyelamatkan jiwa manusia, dan menghentikan kerjasama komersial yang secara ilegal menyerahkan 51 sampel virus flu burung kepada perusahaan tanpa memperhatikan hak para korban dan negara asal dari virus tersebut.

Akses data yang berada di dan berusaha agar WHO dapat menjadi penyedia vaksin media dan terus berupaya untuk terus melakukan penelitian yang lebih transfaran, dan agar data penelitian dapat diakses oleh seluruh peneliti di dunia agar proses penelitian dapat cepat menemukan cara penanggulangan virus ini, dan juga cepat menemukan vaksin yang lebih murah dan mudah untuk diproduksi diseluruh dunia.

Proses penelitian yang terbuka dan transparan ini penting artinya agar menghindari penggunaan sampel virus avian influenza ini dijadikan senjata pemusnah masal yang mengerikan. Kenapa hal ini penting karena pada kenyataanya akses untuk mendapatkan data sequencing DNA H5N1 yang disimpan WHO CC tidak bisa dilakukan seperti yang pernah dialami The Straits Times Singapura pada tanggal 27 Mei 2006.

Sebagai usaha kita untuk ikut juga memerangi penyebaran flu burung ini mari ikut menyebarkan tulisan ini. Silahkan dicopy paste dan dipostingkan dalam blog atau website Anda, atau dicetak dan dibagikan kepada teman-teman di seluruh dunia agar menjadi gerakan bersama di planet bumi ini untuk memotong mata rantai penyebaran virus H5N1 ini. Dan bagi yang memahami bahasa-bahasa diseluruh di agar ditranslate dan disebarkan dengan bahasa setempat.

Kemampuan Keuangan Daerah dalam Perspektif Kemandirian Daerah

2008-07-17T21:32:00.000-07:00

Oleh : Septa Muktamar

Sejalan dengan terus bergulirnya otonomi daerah, pemerintah pusat mengantisipasinya dengan dikeluarkannya paket kebijakan bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, adalah revisi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, diberlakukannya kedua undang-undang ini adalah karena tuntutan pemerintah daerah untuk mampu menciptakan kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat, keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu konsep dan kewenangan daerah yang lebih mengacu pada porsi kebijakan pusat, akan bergeser dengan mengarah pada kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Hal-hal mendasar dalam undang-undang ini adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. Dilihat dari sisi ini maka sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tidak hanya terfokus pada pemerintah propinsi dan pusat (vertical accountability) melainkan lebih dititikberatkan pada masyarakat melalui DPRD (horizontal accountability).

Penyelenggaraan otonomi daerah ditunjukkan dengan adanya penyerahan kewenangan urusan pemerintahan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disertai penyerahan kepegawaian, perangkat, sarana dan prasarana serta sumber-sumber pembiayaannya dilaksanakan dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah.

Pemerintah di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Alokasi sumber-sumber keuangan pemerintah daerah dengan keleluasaan untuk mengatur, mengurus, menggali dan meningkatkan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah, meliputi; sumber-sumber keuangan daerah sendiri dan sumber-sumber perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk membiayai kegiatan urusan pemerintahan tersebut.
Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan, Pamudji.

Seperti yang dikutip oleh Munir, dkk. (2002) mengemukakan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumahtangganya sendiri.

Lebih lanjut Kaho (2001) salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumahtangganya adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan, dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali dan menggunakan keuangan daerah sesuai kondisi daerah,

Kemampuan daerah dimaksud dalam arti seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk dapat membiayai keuangan daerahnya antara lain dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah yang meningkat, dibandingkan dana perimbangan, semakin besar PAD maka ketergantungan terhadap pusat akan semakin kecil dan penggunaan surplus angggaran kepada alokasi belanja (terutama belanja untuk pengembangan infrastruktur umum) daripada pengeluaran pembiayaan untuk rekening pemegang kas daerah.

Kemampuan keuangan daerah ini dapat tercermin dari pelaksanaan program dan kegiatan yang tercermin dari APBD. APBD mencerminkan pelaksanaan pembangunan melalui realisasi pendapatan daerah (Dana Perimbangan, PAD), Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. APBD pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Selama ini manajemen keuangan daerah masih sangat memprihatinkan. Anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Di sisi lain banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya tidak dilakukan secara prudent (hati-hati), sehingga kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini disebabkan kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah. Perencanaan anggaran yang lemah juga diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan.

Pemerintah daerah dan DPRD harus selalu berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat atas dasar potensi masing-masing daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasikan kepentingan masyarakat.

Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik, hendaknya disertai pula dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin, sehingga baik tujuan maupun sasaran akan dapat tercapai secara berdayaguna dan berhasilguna dan mencerminkan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik.

Pengembangan Kota Baru Natar Berbasis Pertumbuhan di Provinsi Lampung

2008-07-16T18:43:00.000-07:00

Oleh: Septa Muktamar*

Wacana gubernur Lampung yang menyatakan bahwa kota Bandar Lampung sudah tidak layak lagi menjadi ibukota provinsi telah menjadi pembicaraan hangat, sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Alasan pengembangan kota baru adalah untuk penataan wilayah yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Sejauh ini gubernur telah melakukan penjajakan dengan mengunjungi perkebunan sawit milik PT. Perkebunan Negara (PTPN) di daerah Natar untuk dijadikan lokasi kota baru.

Gubernur mungkin ingin meniru keberhasilan Malaysia dalam mengembangkan dan memindahkan pusat pemerintahan ke Putra Jaya, atau mengadopsi Amerika yang memiliki Washington DC., sebagai pusat pemerintahan dan New York sebagai pusat perekonomian.
Penulis sependapat bahwa tekad untuk membangun kota baru harus didasari studi yang komprehensif dan mendalam, dengan melibatkan akademisi dan seluruh komponen masyarakat. Sehingga hasil studi merupakan cerminan dan perwujudan keinginan masyarakat.

Studi dilaksanakan dengan proyeksi pembangunan jangka panjang, hasil studi harus dapat menjawab bagaimana arah pembangunan dan bagaimana kebijakan pemindahan ibukota provinsi berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Berbasis Pertumbuhan

Perencanaan wilayah merupakan faktor terpenting untuk melakukan pembangunan selain kesiapan dana, perencanaan wilayah adalah pijakan mendasar pembangunan. Dalam memulai usaha perencanaan wilayah, pemerintah mestinya memperhatikan basis kekuatan masyarakat, basis kekuatan masyarakat dilihat secara ekonomi merupakan peluang melakukan pembangunan.

Pembangunan yang berorientasi pada basis kekuatan masyarakat adalah pembangunan berbasis pertumbuhan, orientasi pertumbuhan bertujuan untuk mengklasifikasi daerah-daerah tertentu yang direncanakan untuk dikembangkan. Tujuan lain dari pembangunan berbasis pertumbuhan juga untuk melakukan sebaran pembangunan wilayah, perlu diklasifikasi dan dipertahankan potensi daerah tertentu sebagai daerah perdagangan, industri, atau pertanian.

Kecenderungan pengembangan wilayah dewasa ini yang dilakukan pemerintah adalah memaksakan sebuah daerah atau merubah kekuatan basis pertumbuhan daerah tertentu, yang semula kuat dibidang perdagangan diubah menjadi daerah industri, yang semula berbasis pertanian dengan cepat diubah menjadi daerah perdagangan, belum lagi berubahnya kepemimpinan juga mempengaruhi kebijakan pembangunan wilayah, sehingga yang terjadi adalah tidak ada kontiunitas dan arah yang jelas dalam melaksanakan pembangunan.

Penentuan daerah tertentu yang berpotensi dikembangkan sesuai basis pertumbuhan lebih sulit dilaksanakan pada daerah yang telah lama, maka pembangunan berbasis pertumbuhan lebih gampang untuk dilakukan pada daerah baru, karena perencanaan dan persiapan dapat dilaksanakan dengan matang dan tanpa terlalu banyak dicampuri kepentingan-kepentingan lain dan masyarakat pada daerah baru cenderung menerima kebijakan pemerintah yang berpengaruh meningkatkan kesejahteraan mereka. Tetapi pengembangan daerah baru bukan berarti tanpa masalah karena dibutuhkan dana yang teramat besar dan dukungan dari seluruh masyarakat sehingga cita-cita melaksanakan pengembangan wilayah dapat terwujud.

Basis Pertumbuhan Natar dan Kota Satelit

Penentuan kota baru Natar sebagai bagian dari pengembangan wilayah harus dapat menjawab kebutuhan tata ruang wilayah yang ideal. Karena merupakan daerah baru yang akan dikembangkan maka penentuan Natar sebagai kota baru harus memperhatikan basis pertumbuhan yang akan dicapai dimasa mendatang.

Natar merupakan penyangga kota Bandar Lampung, Natar berada pada posisi strategis yang menghubungkan kota-kota terluar Bandar Lampung, Natar berada dan dikelilingi oleh semua akses daerah di propinsi Lampung. Jika terwujud maka keberadaan Natar akan berdampak pada percepatan pembangunan daerah di sekitar Natar, pertumbuhan ekonomi dapat terwujud dengan menggeliatnya perekonomian masyarakat. Pemerintah beserta swasta dapat mewujudkan infrastruktur yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.

Daerah-daerah utara sepanjang Terbanggi Besar hingga Tegineneng akan semakin menggeliat dan tumbuh. Daerah-daerah yang berada di selatan sepanjang Pringsewu dan Gedongtataan (Pesawaran) juga dengan cepat mengikuti irama pembangunan daerahnya.
Ini juga berarti bahwa pengembangan kota baru Natar mempengaruhi daerah-daerah tersebut tumbuh dan menjadi kota-kota satelit di provinsi Lampung. Daerah-daerah sekitar Natar dapat menjadi daerah seperti Bogor, Depok, Tangerang atau Bekasi (Bodetabek) yang menjadi penyangga kota Jakarta.

Sebagai pengembangan wilayah pemerintahan Natar dapat menjadi basis pertumbuhan daerah-daerah sekitarnya, daerah-daerah yang paling dekat dengan kota Natar dapat dijadikan daerah satelit. Daerah-daerah tersebut sebagai penyangga ibukota pemerintahan, daerah-daerah tersebut dapat dengan mudah berhubungan dengan daerah-daerah lain yang terluar, hal ini dapat terjadi jika nantinya disiapkan dukungan sarana struktur dan infrastruktur yang memadai.

Natar juga bakal memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap pertumbuhan, daerah-daerah yang selama ini tidak merata pertumbuhan ekonominya akan terpengaruh sehingga secara tidak langsung akan menciptakan pemerataan pertumbuhan. Semoga….

Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Instrumen Pokok Manajemen Keuangan Pemerintahan

2008-07-13T23:20:00.001-07:00

Setelah lama berada dalam kondisi ketiadaan standar akuntansi pemerintahan, maka pada 13 Juni 2005 akhirnya terbit Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). PP No. 24 Tahun 2005 ini disusun oleh suatu komite independen yang dikenal dengan Komiter Standar Akuntansi Pemerintahan. Kedudukan SAP ini merupakan pelaksanaan dari UndangUndang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 32 (1) yang berbunyi:
”Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”.

Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan pasal 184 ayat 1 dan 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa :
”Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan demikian, SAP merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan pemerintah di Indonesia.

Selain itu SAP ini juga merupakan salah satu instrumen strategik dalam manajemen keuangan pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SAP dijadikan dasar dalam penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca, aliran kas dan catatan atas laboran keuangan yang merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD. Bagi BPK, SAP merupakan patokan/kreteria untuk membuat opini/pendapat atas laporan keuangan pemerintah yang diperiksanya.

Dari sisi pengawasan legislatif terhadap eksekutif maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tersebut sebagai pengejawantahkan arti penting akuntabilitas dalam good governance. Laporan pertanggungjawaban Kepala Negara / Kepala Daerah menjadi sangat penting, lebih-lebih DPR/DPRD sudah semakin sadar akan hak konstitusionalnya. Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang antara lain berisikan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan merupakan salah salah mekanisme transparansi pemerintah terhadap Publik.

Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai Akuntansi Sektor Publik Pemerintah Indonesia

2008-07-13T22:58:00.001-07:00

Standar Akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. ( Mohamad Mahsun, Firma Sulistiyowati, Heribertus Andre Purwanugraha, Tahun 2006, hal 65 )

Istilah ”sektor publik” sendiri memiliki penertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan berbagai pelayanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya. Akan tetapi untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta misalnya fungsi keamanan, hukum dan birokrasi pemerintahan lainnya. Untuk itu diperlukan suatu akuntansi sektor publik yang menangani berbagai bidang dalam sektor publik ini.

Pemerintah Indonesia sudah menetapkan standar akuntansi untuk pemerintahan yang disebut standar akuntansi pemerintahan (SAP). Secara hukum peraturan ini mengharuskan para praktisi di berbagai pemerintahan pengelola keuangan negara untuk menerapkan dalam sistem akuntansinya. Fungsi standar akuntansi pemerintahan telah memenuhi kebutuhan para pengelola keuangan negara sebagai akuntansi sektor publik yang berlaku di Indoensia yang secara efektif akan dijalankan pada tahun anggaran 2007.

Tuntutan Rakyat (melalui DPRD) Untuk Menuju Good Governance

2008-07-13T22:57:00.000-07:00

Upaya reformasi agar pemerintah lebih akuntabel dan transparan sebagai manifestasi kewajiban pemerintah terhadap hak-hak rakyat sipil untuk mendapatkan informasi dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarkat untuk menyampaikan aspirasinya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah, sedang dan atau akan dijalankan, tidak dapat dilepaskan dari sistem pemerintahan yang good governance.

World Bank memberikan definisi governance sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Sementara United Nation Development Program ( UNDP ) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Mardiasmo dalam bukunya akunting sektor publik mendefinisikan pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. ( Mardiasmo, Tahun : 2002, hal : 17 )

Dari definisinya World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan admninistratif dalam pengelolaan negara. Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian Good Governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik.

World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggarakan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sesuai dengan prinsif demokrasi dan pasar yang efesien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. ( Mardiasmo, 2002, hal : 18 ).

Menurut UNDP karakteristik untuk mencapai good governance sebagai berikut, yaitu:
a) Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
b) Rule of law, kerangak hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
c) Transparency, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Dengan mengembangkan teknologi informasi sehingga informasi yang seharusnya diketahui oleh publik dapat diakses oleh masyarakat.
d) Responsiveness, lembaga- lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
e) Consensus orientation, dalam menentukan kebijakan pemerintah berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
f) Equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan kedilan.
g) Efficiency and Effectiveness, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
h) Accountability, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
i) Strategic vision, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.
Birokrasi juga perlu mendukung dan melakukan peran pemberdayaan dan memerdekakan masyarakat untuk berkarya dan berkreatifitas. Perlu dikurangi kadar pengawasan dan represi terhadap hak ekspresi masyarakat. Perlu ditinggalkan cara-cara penguasaan masyarakat melalui kooptasi kelembagaan dan dihindari sikap dominasi.

David Osbome dan Ted Gaebler pada buku mereka yang berjudul reinventing government juga menyarankan paradigma birokrasi yang baru, antara lain:
a. Catalytic government: steering rather than rowing.
Pemerintah sebagai katalis, lebih baik menyetir daripada mendayung. Pemerintah dan birokrasinya disarankan untuk melepaskan bidang-bidang atau pekerjaan yang sudah dapat dikerjakan oleh masyarakat sendiri.

b. Community-owned government: empowering rather than serving
Pemerintah adalah milik masyarakat: lebih baik memberdayakan daripada melayani. Pemerintah akan bertindak terutama jika memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mengurus masalahnya secara mandiri daripada menjadikan masyarakat tergantung kepada pemerintah.

c. Competitive government: injecting competition into service delivery.
Pemerintahan yang kompetitif adalah pemerintahan yang memasukkan semangat kompetisi dalam birokrasinya. Pemerintah perlu menjadikan birokrasinya saling bersaing antar bagian dalam memberikan pendampingan dan penyediaan regulasi dan barang-barang kebutuhan publik.

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Setiap organisasi pasti mempunyai tujuan spesifik dan unik yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tersebut setiap organisasi akan mengkonsumsi sejumlah input untuk menghasilkan output, dalam arti setiap organisasi akan melakukan transformasi sumber-sumber ekonomi dari bentuk yang satu menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat atau bernilai lebih tinggi. Demikian juga pada organisasi pemerintah daerah yang mengelola sumber ekonomi kedalam bentuk lain yang lebih bermanfaat kepada masyarakat luas.

Pemberian otonomi kepada daerah memberi keleluasaan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan agar kesejahteraan masyarakat semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dampak berlakunya otonomi dan desentralisasi tersebut terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah semakin luasnya kewenangan pemda mengelola dana masyarakat (public money). Agar pengelolaan dana masyarakat tersebut dapat dilakukan secara lebih transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel, untuk itu pemda harus menggunakan konsep value for money, hingga akhirnya terwujud akuntabilitas publik sebagai bentuk kepemerintahan yang baik.

Mardiasmo pada bukunya “Akuntansi Sektor Publik” menjelaskan bahwa: “Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sector public yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu : ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.
a. Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang tidak boros dan tidak produktif.
b. Efisiensi: pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. ( Mardiasmo, 2002, hal : 4 )

Pemerintahan sebagai organisasi yang berupaya untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa maksud untuk mendapatkan profit ( Pure-Non Profit Organization ). Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak, utang, obligasi, laba BUMN/BUMd, hibah, sumbangan, penjualan aset negara dan sebagainya. ( Mohamad Mahsun, Firma Sulistiyowati, Heribertus Andre Purwanugraha, Tahun 2006, Hal 3 ).

Munculnya sektor publik ini tidak terlepas dari sejarah. Awalnya, sektor publik muncul karena ada kebutuhan masyarakat yang secara bersama terhadap barang dan layanan tertentu. Untuk menghindari terjadinya alokasi dan distribusi barang atau layanan umum yang tidak adil maka pengaturan pengalokasian dan pendistribusiannya diserahkan kepada pihak (pengurus) tertentu. Warga masyarkat akhirnya membayar sejumlah pajak untuk mendukung pengaturan barang atau layanan umum oleh pengurus tersebut.

Menurut Jones yang dijelaskan bahwa peran utama sektor publik mencakup tiga hal, yaitu regulatory role, enabling role dan direct provision of goods and services.
Regulatory Role
Regulasi-regulasi sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka secara bersama-sama bisa mengonsumsi dan menggunakan public goods. Sektor publik sangat berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Enabling Role
Tujuan akhir dari sebagian besar regulasi adalah memungkinkan segala aktivitas masyarakat berjalan secara aman, tertib, dan lancar. Sektor publik mempunyai peran yang lebih besar dalam memperlancar aktivitas masyarakat yang beraneka ragam.
Direct Provision of Good and Sevices
Semakin komplek dan meluasnya area sector public maka sebagian sector public mulai diprivatisasi. Privatisasi mengharuskan sector public masuk ke dalam pasar. Sektor public berperan dalam mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang dan jasa.
(Mohamad Mahsun, Firma Sulistiyowati, Heribertus Andre Purwanugraha, Tahun 2006, Hal 3 ).

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat komplek dan turbulance. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur dan demografi.

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:
1. Pertumbuhan ekonomi.
2. Tingkat inflasi.
3. Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP).
4. Struktur Produksi.
5. Tenaga kerja.
6. Arus modal dalam negeri.
7. Cadangan devisa.
8. Nilai tukar mata uang.
9. Utang dan bantuan luar negeri.
10. Infrastruktur
11. Teknologi
12. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
13. Sector informal.

b. Factor Politik

Faktor politik yang mempengaruhi sector publik antara lain:
1. Hubungan negara dan masyarakat.
2. Legitimasi pemerintahan.
3. Tipe rezim yang berkuasa.
4. Idiologi negara.
5. Elit politik dan massa.
6. Jaringan internasional
7. Kelembagaan.

c. Faktor Kultural

Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain
1. Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya.
2. Sistem nilai dimasyarakat
3. Historis
4. Sosiologi masyarakat
5. Karakteristik masyarakat.
6. Tingkat pendidikan.

d. Factor Demografi

Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sector Publio antara lain:
1. Pertumbuhan penduduk.
2. Struktur usia penduduk.
3. Migrasi.
4. Tingkat Kesehatan.
(Mardiasmo, Tahun 2003, hal : 4)

Peranan Sistem Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

2008-07-13T22:14:00.001-07:00

Perkembangan teknologi informasi sangat cepat dan mempengaruhi pola budaya masyarakat pada berbagai bidang kehidupan. Pendidikan, riset dan ilmu pengetahuan, hukum, militer, pemerintahan dan administrasi pemerintahan, seni dan entertainment, keuangan dan perbankan, bursa saham, komunikasi dan penyiaran, dan sebagainya tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi ini.

Dalam bidang keuangan pemerintahan daerah, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efesien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan informasi atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan informasi akuntansi yang akan digunakan manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu teknologi sistem informasi (hardware dan software) untuk menyediakan informasi tersebut agar informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu.
Sejak ditemukan teknologi komputer pada tahun 1955 maka peradapan dunia telah memasuki era informasi. Sebenarnya perkembangan teknologi informasi diawali sejak diketemukannya mesin ketik oleh Guttenberg pada tahun 1450. Teknologi informasi dengan komputer sebagai motor penggeraknnya telah merubah banyak bidang kehidupan. Pemprosesan informasi berbantuan komputer mulai dikenal orang dan hingga saat ini banyak software yang dapat digunakan sebagai alat pengolah data untu menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, dan lebih valid.

Dalam bidang pemprosesan informasi, perkembangan akuntansi akan dimulai dengan perkembangan dalam sistem pencatatan akuntansi. Sistem pencatatan akuntansi yang pertama diperkenalkan adalah single entry bookkeeping. Dalam perkembangannya sistem ini tidak memadai lagi di dalam penyediaan informasi akuntansi, seperti beberapa pendapatan yang diperoleh selama satu periode; berapa perubahan kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah dan sebagainya.

Pada abad 15, dalam bidang akuntansi mulai diperkenalkan sistem pencatatan double entry bookkeeping yang menggantikan single entry bookkeeping. Dengan sistem ini setiap transaksi akan dicatat pada sisi debit dan kredit sehingga jumlah keduanya berimbang serta para pemakai laporan keuangan sudah bisa mengetahui secara tepat waktu atas harta dan kewajibannya.

Pada tahun 1980-an pengelolaan keuangan daerah diperkenalkan manual administrasi keuangan daerah (Makeuda) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 tahun 1980 dengan sistem single entry bookkeeping. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan di catat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem pencatatan single entry bookkeeping memiliki kelebihan yaitu sangat sederhana tetapi memiliki kelemahan yaitu kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan pelaporan), sulit menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit dikontrol, untuk mengatasi kelemahan tersebut maka diperkenalkan double entry bookkeeping.

Pada tahun 2002 pengelolaan keuangan daerah diperkenalkan sistem pencatatan double entry bookeeping yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002. Menurut sistem ini, suatu transaksi akan dicatat dua kali yaitu pada sisi debit dan sisi kredit yang sering disebut dengan menjurnal kemudian diposting ke dalam buku besar dan buku pembantu, baru kemudian dapat disusun neraca saldo, dan berikutnya dapat disusun laporan keuangan. Menurut Kepmendagri ini proses pencatatan menggunakan sistem pencatatan double entry bookeeping dengan basis kas modifikasian (modified cash basis) yaitu sistem pencatatan yang merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual, yaitu transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan (dijurnal) dan pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian tersebut belum direalisir. Sedangkan berdasarkan PP No. 24 tahun 2005, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk neraca.

Dalam era teknologi inforamsi, pemakaian komputer untuk pemprosesan informasi merupakan suatu keharusan karena teknologi komputer akan memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut ini ( Wilkinson, 2000 )
1. Pemprosesan terhadap transaksi dan data lain menjadi lebih cepat.
2. Durasi di dalam penghitungan dan perbandingan data menjadi lebih akurat;
3. Pemprosesan terhadap transaksi menjadi lebih murah;
4. Penyiapan leporan dan output lainnya menjadi lebih tepat waktu;
5. Sistem penyimpanan data menjadi lebih ringkas dan lebih mudah ketika dibutuhkan;
6. Karyawan menjadi lebih produktif;

Selain pemanfaatan teknologi informasi akan memiliki keuntungan seperti yang diuraikan sebelumnya, sebenarnya untuk mendukung tiga tujuan utama penyusunan sistem informasi yaitu ( Hall, 2001);
1. Mendukung fungsi pengeurusan (stewardship) manajemen.
Stewardship merujuk ke tanggungjawab manajemen dalam mengatur sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah secara benar.
2. Mendukung pengambilan keputusan manajemen.
3. Mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah hari demi hari dengan efesien dan efektif.

Kebutuhan suatu organisasi akan sistem teknologi informasi juga akan disesuaikan dengan ukuran organisasi. Dalam organisasi yang kecil, sebuah personal komputer (PC) sudah dianggap cukup memadai sebagai satu-satunya alat di dalam pemprosesan informasi. Tetapi di dalam organisasi yang besar seperti pemerintah daerah maka sebuah PC saja sudah tidak memadai lagi. Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan komputer dengan fasilitas jaringan yang merupakan suatu sistem pengkomunikasian data ataupun informasi yang memungkinkan suatu organisasi untuk dapat melakukan sharing informasi. Hal ini memudahkan pemakai informasi untuk mengakses data lebih cepat dan real time.

Reformasi Menuju Pengelolaan Keuangan Mandiri di Daerah

2008-07-13T21:56:00.001-07:00

Selain itu yang lebih penting lagi dengan munculnya reformasi ini maka terbentuk juga semangat menjalankan roda pemerintahan dari daerah. Konsekuensi dari kondisi ini berupa otonomi daerah yang memberikan kewenangan dan tanggungjawab pada elit daaerah untuk ikut berperan langsung dalam penentuan kebijakan di daerah.

Pemerintah Daerah saat ini dituntut melakukan perubahan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Sebelumnya, Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah telah dijadikan pijakan awal kewajiban Pemerintah Daerah menerapkan akuntansi yang menghasilkan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan perhitungan APBD, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan pengelolaan keuangan daerah juga diikuti dengan perubahan dalam bidang auditing (pemeriksaan). Audit atas tata usaha keuangan daerah atau audit sektor publik juga telah mengalami perubahan dimana tujuannya adalah menunjukkan, dengan dasar yang cukup dan tepat dari bukti-bukti audit, apakah laporan keuangan disajikan secara wajar posisi keuangan Pemerintah Daerah, realisasi anggaran, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Kedua hal tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 31 dan 32 Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang intinnya menerapkan bahwa:
“Gubernur Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang telah dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.”

Forum Komunikasi Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

2008-07-13T21:53:00.000-07:00

BOOKLET SILAHTURAHMI FORUM KOMUNIKASI
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG

PENDAHULUAN

Gerbong reformasi di Indonesia telah bergerak, sejarah baru ini secara politis telah mengubah arah sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia secara menyeluruh pada hampir semua aspek kehidupan bernegara. Salah satu perubahan yaitu upaya untuk menciptakan good governance yang terbebas dari tindakan korupsi, kolusi, nepotisme dan penciptaan sistem pemerintahan yang relatif lebih berimbang di antara eksekutif, judikatif, dan legislatif.

Reformasi birokrasi pada birokrasi kita yang terjadi juga telah meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kehidupan bernegara yang sebelumnya terkungkung oleh rejim berkuasa. Partisipasi itu mewujudkan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya bagi penyelenggaraan kepemerintahan. Upaya tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan serangkaian reformasi di sektor publik (public reform) dan reformasi manajemen publik (public management reform). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya.

Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format kelembagaan, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efesien, efektif, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan reformasi kelembagaan (Institutional reform) dan reformasi manajemen publik (public management reform), yang didalamnya sudah mencakup reformasi pada sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu:
1. Reformasi Sistem Penganggaran ( budgeting reform )
2. Reformasi Sistem Akuntansi ( accounting reform )
3. Reformasi Sistem Pemeriksaan ( audit reform )
4. Reformasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah ( financial management reform ).

Pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat (public money) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accuntability).

Dalam rangka menciptakan tranparansi dan akutabilitas tersebut pemerintah terus melakukan berbagai usaha mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan, sistem, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dibidang peraturan perundang-udangan, pemerintah dengan persetujuan DPR-RI telah menetapkan satu paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan (financial administration) manjadi pengelolaan keuangan (financial management).
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 mewajibkan Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan badan lainnya. Laporan keuangan tersebut harus memenuhi standar akuntansi pemerintahan.

Untuk menyusun standar akuntansi pemerintahan, Presiden RI telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 84 tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2005. KSAP telah berhasil menyusun suatu standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP), tertanggal 13 Juni 2005.

Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut belum lengkap karena belum mengatur infrastrukturnya. Infrastuktur dan kelengkapan dari sistem akuntansi yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah diatur melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 yang mensyaratkan agar organisasi pemerintah pengguna anggaran mulai mengimplemtasikan anggaran berbasis kinerja. Pada tahun 2006 ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur hal-hal teknis yang seperti standar kode rekening, sistim dan prosedur, program dan kegiatan, mekanisme penganggaran, stuktur organisasi BPKD, hak dan kewenangan pejabat-pejabat pengelola keuangan dan lain-lain.

Menhan RI - China Memulai Kemitraan Strategis

2008-06-03T00:26:00.000-07:00

Pemerintah RI dan China sepakat untuk mulai mengintensifkan kerjasama kedua belah pihak. Sebagai tindak lanjut kerjasama tersebut TNI-AL dan Angkatan Laut Cina sepakat untuk mengintensifkan kerjasama kedua pihak yang ditandatangai 25 April 2005.

"Ini merupakan salah satu realisasi dari kemitraan strategis yang telah disepakati," kata Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Slamet Soebijanto pada saat pertemuannya dengan Kepala Staf Angkatan Laut Cina di Cina.

Bentuk peningkatan kerjasama angkatan laut kedua negara tersebut yaitu dengan mengadakan "Navy to Navy Talk" yang akan membicarakan format kerjasama kedua negara dalam bidang angkatan laut.

RI dan China sepakat menggunakan mekanisme G to G dalam pengadaaan peralatan militer bagi Indonesia. Pertemuan antara kedua negara tersebut juga menyepakati pula tentang pentingnya pengamanan Selat Malaka sebagai jalur transportasi strategis dan pelayaran terpadat di dunia, yang digunakan Cina untuk mengangkut bahan minyak mentah dari Timur Tengah.

Selain itu Pemerintah Indonesia dan Republik China juga sepakat untuk mengembangkan industri pertahanan, mengadakan pembiayaannya, mengembangkan kerja sama teknik, latihan bersama dan pendidikan, pertukaran doktrin dan cara-cara operasi militer secara bersama, dan membentuk komite kerja sama bidang pertahanan (joint cooperation committee) sebagai tindak lanjut dari kemitraan strategis bidang pertahanan yang telah ditandatangani pada November 2007.

"Industri bersama yang akan kita kembangkan bersama khususnya untuk pesawat dan kendaraan angkut," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono usai bertemu dengan Menhan Republik China di Jakarta. Dalam pengembangan industri senjata dan peralatan militer tersebut pemerintah Indonesia melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Strategis pertahanan dalam negeri.
( Sumber KBRI China ).

Kebangkitan Industri Militer Jepang, Paska Kekalahan Perang Dunia II

2008-06-01T06:05:00.000-07:00

Oleh Heri Hidayat Makmun

Paska perang dunia II yang menyakitkan bagi bangsa Jepang dengan kehancuran dua kota yang di bom atom oleh tentara sekutu pimpinan Amerika Serikat. Kota Hirosima dan Nagasaki. Kerusakan fatal Infrastruktur, bencana kemanusiaan, ambruknya ekonomi, dan polusi kimia nuklir yang masih tersisa sampai generasi sekarang ini.

Upaya-upaya rahasia dilakukan selama lebih dari tiga dasa warsa paska kekalahan Jepang. Jepang telah menempa kekuatan industri militernya yang potensil jika memang negara itu memutuskan memasuki bidang tersebut.

Secara ekonomi kekuatan Jepang sangat potensial. GNP Jepang telah tumbuh dari di bawah satu persen total GNP global pada tahun 1955 menjadi hanya sekitar 3 persen pada tahun 1970 hingga mencapai 15 persen untuk tahun ini. Angka ini merupakan seperenam hasil ekonomi seluruh dunia. Produksi seluruh industrinya dua kali lipat negara adidaya yang sudah runtuh (Uni Soviet) dan dapat melampaui Amerika Serikat dalam satu dasa warsa.

Jepang bersikeras untuk secara luas mengembangkan sektor-sektor teknologi tinggi yang berkaitan erat dengan kemampuan medan pertempuran pada era pasca perang dingin. Beberapa bidang teknologi yang berkaitan atau akan dikaitkan dengan mesin perang. Teknologi-teknologi ini dalam peranan di sipil telah melahirkan kamera, robot, televisi, mesin potocopy, dan industri sirkuit terpadu kelas dunia. Produk-produk ini telah merajai pasar dunia karena kecanggihan teknologinya.

Berbagai teknologi tersebut seperti sistem sensor elektronik dan pemandu yang sama yang menghasilkan foto 35 mm berkualitas tinggi, pemandu peluru kendali supersonik tanpa menyimpang dari sasarannya. Teknologi bom pintar yang dilengkapi dengan kamera mini Sony dan sejumlah tertentu Jepang yang menghancurkan jembatan Sungai Merah di Hannoi selama perang Vietnam yang selama ini misi tersebut dilakukan secara manual dan mengalami kegagalan oleh para pilot F-4 Phantom. Teknologi tinggi Jepang juga digunakan sebagai inti peluru-peluru kendali Tomhawk Amerika Serikat yang menghujani Baghdan selama Perang Teluk. Sistem sensor dan pemandu yang tepat dan canggih untuk peluru kendali, pesawat terbang dan alat peringatan dini yang semakin penting dan strategis pada masa yang akan datang.

Kemampuan Jepang dalam teknologi senjata dan peralatan militer tidak diimbangai oleh diplomasi politik diluar negeri untuk sekedar mendapat kesempatan membangun kembali kekuatan militer, tekanan Amerika Serikat dan negara-negara NATO atas kebangkitan kekuatan masa lalu Jepang. Walaupun sebagian besar negara-negara berkembang mantan jajahan Jepang sudah ada yang memaafkan.

Dalam memikirkan pilihan pertahanan Jepang pada masa depan, mempertimbangkan kekuatan jangka panjang yang condong dan secara dini menetapkan keputusan apa yang secara sadar benar-benar telah diambil oleh Jepang, merupakan suatu hal yang penting. Jelas dua faktor itu adalah menanjaknya kekuatan ekonomi dan teknologi Jepang. Dengan kekuatan ekonominya Jepang dapat dengan mudah menggalang kekuatan militer modern secara cepat. Nasionalisme Jepang, semangat shogun, kecerdasan, pendidikan, etos kerja, budaya dan tentunya ekonomi semuanya sudah mendukung untuk terjadinya kekuatan militer yang diharapkan, bahkan menjadi superpower pun.

Hanya satu kelemahan Jepang pada masa komtemporer ini, ialah rasa bersalah Jepang sendiri. Selain itu tekanan Amerika Serikat, negera-negara anggota NATO, dan negara-negara berkembang yang pernah dijajah Jepang dari tahun 1940-an sampai 1945 ketika Jepang bertekuk lutut terhadap sekutu.

Untuk memenuhi keperluan keamanan yang sedang tumbuh, sebagai hasrat yang terpendam dan tertekan. Dimana Jepang berenang dekat puncak imperialisme barat abad kesembilanbelas. Birokrasi Jepang sementara waktu hanya membangun industri otonom sebagai swadaya peralatan persenjataan hal yang pokok bagi keamanan nasional Jepang.

Kecendrungan menuju swadaya ini sangat jelas pada tahap awal kontroversi Amerika Serikat - Jepang pada tahun 1989 mengenai pembuatan pesawat tempur FSX generasi berikutnya, sehingga hal ini membuat Amerika Serikat gerah dan pada masa pemerintah Reagen - Bush dengan dukungan kongres, melalui tekanan lobbying yang kuat melawan konsep pengembangan industri militer Jepang yang independen. Akhirnya MITI, Badan Pertahanan Jepang, dan industri pertahanan Jepang, sepenuhnya tunduk dan setuju memproduksi pesawat tempur FSX generasi berikutnya yang skemanya ditentukan oleh Amerika Serikat.

Penolakan laten terhadap pembangunan bersama Amerika Serikat - Jepang muncul baik dari luar maupun dari dalam tim proyek pengembangan senjatanya sendiri. Pembangkangan dan penghambatan terhadap jalannya proyek ini, utamanya para generasi muda Jepang dan tokoh-tokoh nasionalis Jepang yang menyebabkan Proyek FSX terlambat lebih dari dua tahun pengerjaan di Jepang. Penyelesaian kapal terbang tersebut tidak mungkin tercapai hingga menjelang tahun 2000. Dengan biaya yang diperkirakan melampaui 100 juta dolar per unit, atau empat kali biaya pembuatan pesawat tempur F-16 AS.

Tekanan dan gejolak keinginan Jepang untuk bebas dan memproduksi sendiri tanpa dukungan luar negeri membuat Menteri Takeshita Noboru berjuang keras untuk melepaskan ikatan dan perjanjian kontrak kerja ini. Akhirnya dengan perjuangan pahit dan intervensi kuat dari Menteri Takeshita akhirnya Jepang menarik diri dari kerjasama yang merugikan Jepang ini. Akhir dari saat-saat indah hubungan Amerika Serikat - Jepang dalam upaya pertahanan dalam aliansi Amerika Serika akan semakin redup.

Keinginan Jepang menuju pengembangan militer independen telah mengalami kemajuan lebih jauh dalam sektor peluru kendali daripada yang mereka capai dalam sektor pesawat terbang, bahkan sekarang Jepang telah mempunyai banyak produsen peluru kendali domestik. Juga telah mengembangkan Stinger (peluru kendali yang dikendalikan dengan tangan dan terbukti sangat efektif di Afganistan), Sidewinder (pencegat udara ke udara), Harpoon (peluru kendali anti kapal selam) yang telah sipasok ke Amerika Serikat. Demikian juga peluru kendali Tomahawk dan Patriot, yang masih diproduksi di Jepang secara lisensi.

Swadaya Jepang dalam industri militer dipengaruhi dan diinspirasi oleh keberhasilan Jepang dalam pengembangan peluru kendali berupa peluncur roket pendorong H-II baru dan sepenuhnya buatan dalam negeri, yang secara potensial juga berfungsi sebagai ICBM.

Sekitar tahun 2005, sebagai usaha untuk menuju swadaya industri militer Jepang berusaha untuk manambah dan mengembangkan generasi baru peluru kendali (SAM) dari darat ke udara, sebagai usaha pengganti Patriot yang masih rancangan Amerika Serikat.

Muncul lagi masalah baru dalam menentukan siapa yang paling berjasa dalam penentuan design pesawat tempur FSX yang menjadi persengketaan sengit antara Jepang dan AS. Jepang telah banyak mengeluarkan anggaran yang besar atas design pesawat ini, tetapi dilain sisi Amerika memegang peranan atas penentuan design FSX. Demikian juga terjadi hal yang sama pada peluru kendali canggih TMD.

Walaupun usaha-usaha kemandirian industri militer telah mencapai hasil, tatapi sebenarnya bangsa Jepang sendiri terpecah menjadi dua, yaitu yang menyukai usaha nasionalisasi ini dan yang menentang perluasan militer Jepang. Mereka yang menentang berpendapat bahwa kondisi politik internasional pada masa yang akan datang dapat ditangani secara diplomatik dan ekonomi. Tetapi sebenarnya yang paling memberi pengaruh adalah rasa bersalah atas munculnya fasisme Jepang dan ketakuatan munculnya kembali pemerintahan militeristik. Dapat dikatakan semangat shogun sudah luntur untuk generasi baru Jepang, dan digantikan dengan semangat pengembangan teknologi untuk masa depan Jepang modern yang demokratis.

Harga Gas Dunia Ikut Meroket

2008-05-29T07:36:00.000-07:00

Indonesian merupakan penghasil gas terbesar di dunia, bahkan ada ahli yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia tidur di atas gas bumi dan panas bumi. Dalam kelangkaan sumber-sumber energi dunia saat ini, baik berupa kenaikan harga minyak dunia, gas alam, batu bara, panas bumi dan sumber-sumber lainnya yang secara umum mengalami kenaikan yang luar biasa.

Kenaikan harga gas dunia yang melonjak tersebut tidak terasa atau mungkin belum berkah bagi rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tata kelola bahan mineral Indonesia masih carut marut. Dari mulai penetapan perusahaan pengelola yang sebagian besar perusahaan asing, kontrak kerja yang tidak adil dan cendrung merugikan RI, penetapan harga gas yang tidak sesuai dengan harga gas dunia, kebijakan ekpor gas yang berlebihan, dan UU Migas yang merugikan Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPPT ternyata produksi gas dalam negeri lebih banyak dijual ke pasar internasional melalui mekanisme ekspor. Data yang dihimpun BPPT menyebutkan ekspor gas yang dikemas dalam bentuk LNG menyita hampir seluruh produksi gas dalam negeri.

Hasil produksi gas perusahaan-perusahaan gas seperti PT Arun (Aceh) dan PT Badak (Bontang). Pada 2000 lalu produksi Arun mencapai 6.706.100 metrik ton, jumlah yang diekspor mencapai 6.747.000 metrik ton. Ladang gas Badak, berproduksi mencapai 20.614.900 metrik ton pada tahun 2000. Sebagian besar produksi dialokasikan untuk kepentingan ekspor, mencapai 20.243.100 metrik ton, rata-rata produksi pada tahun-tahun berikutnya tetap bertahan sampai tahun 2008 ini. Setidaknya data 2002 menyebutkan ekspor mencapai 6.249.700 metrik ton dari total produksi ladang gas Arun yang mencapai 6.242.600 metrik ton. Sedangdkan ladang gas Badak berproduksi hingga kisaran 19.942.200 metrik ton, namun kapasitas ekspornya melampaui produksi mencapai 19.964.800 metrik ton.

Ekspor gas Indonesia berdasarkan jenis pada 2002, berupa LNG sebesar 1.656.472 MSCF (66,12%), LPG 2.474 MSCF(0,10%), pipanisasi ke Singapura 82.619 MSCF (3,30%) dan sisanya untuk kebutuhan dalam negeri. Nilai ekspor LNG pada 2002 mencapai US$5,595 miliar, kontrak ekspor LNG Indonesia periode 1999-2007 mencapai 29,46 miliar metrik ton, realisasi ekspor hingga kini 3,51 metrik ton. Data 2002 menyebutkan, 69% produksi gas Indonesia diekspor ke luar negeri dalam bentuk LNG, LPG dan distribusi gas melalui pipa (ke Singapura).

Tentunya pada tahun 2008 ini harga gas meningkat sangat pesat. Harga gas naik mencapai US$ 3,227 per galon. Harga gas diperkirakan bisa mencapai US$ 4 per galon dipicu kenaikan harga minyak mentah di pasar bursa berjangka. Harga gas rata-rata di New York naik 0,7 persen menjadi US$ 3,22 per galon atau US$ 69 sen lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu, harga gas sempat menyentuh US$ 3,227 karena permintaan yang tinggi. Harga gas eceran mengikuti minyak mentah naik 25 persen dalam waktu sebulan,

Berita kenaikan harga gas yang tinggi ini tertutupi oleh kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah jarang, bahkan terkesan menutup-nutupi kenaikan harga gas dunia ini. Hal ini mengesankan agar kenaikan harga BBM dalam negeri dapat berjalan lancar tanpa banyak protes dari masyaraka.t

Episode Hubungan Indonesia - Malaysia yang Penuh Kecemburuan dan Prasangka

2008-05-06T08:25:00.000-07:00

Sepanjang sejarah perjalanan dua saudara serumpun antara Indonesia dan Malaysia penuh dengan cerita kecemburuan, prasangka dan kemesraan. Sejak Malaysia di jajah Inggris dan Indonesia dijajah Belanda. Malaysia yang lebih bersifat keinggrisan dan kebarat-baratan pada masa lalu, menjadi percikan api yang membakar amarah Sukarno untuk menerbitkan kata yang menjadi cukup terkenal : “Ganyang Malaysia”. Disisi lain pada waktu itu, hubungan luar negeri Indonesia lebih dekat ke China dan Rusia.

Awal konfrontasi Malaysia - Indonesia dimulai dengan keinginan Malaysia untuk menggabungkan Brunai, Serawak, dan Britania Borneo Utara (Sabah). Ketiga wilayah ini merupakan jajahan Inggris, dan oleh Inggris digabungkan menjasi Semenanjung Malaya yang menjadi cikal bakal Malaysia. Filipina dan Indonesia resminya setuju untuk menerima pembentukan Malaysia apabila mayoritas di daerah yang ribut memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi PBB. Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri, dan tidak menginginkan campur tangan pihak luar.

Sukarno menganggap hal ini merupakan perjanjian yang dilanggar dan sebagai bukti imperialisme Inggris, karena pada kenyataanya ada sebagian wilayah yang menginginkan masuk ke Republik Indonesia. Wilayah ini berada diperbatasan Kalimantan Indonesia - Kalimantar Utara (Sabah) dan Brunai. Pemimpin masyarakat tersebut memberontak terhadap pemerintahan Brunai dan membentuk Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU). Sultan Brunai meminta pertolongan kepada Komando Timur Jauh Inggris (British Far Eastern Command) yang berpusat di Singapura. Akhirnya pemberontakan tersebut dapat dipadamkan oleh tentara Inggris.

Di Kuala Lumpur pada waktu itu terjadi demontrasi yang anti Indonesia, ketika para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto-foto Sukarno dan Lambang Garuda, yang dibawa ke hadapan Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman. Emosi Sukarno meledak dan melancarkan gerakan yang terkenal dengan Indonesia dan presiden Indonesia.Atas usulan dan rekomendasi Inggris, Malaysia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini memicu cemburu Sukarno yang keluar dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965. Kemudian membentuk suatu organisasi pengganti PBB yang diberinama Konferensi Kekuatan Baru (Conference of New Emerging Forces, Conefo). Mengganti Olimpiade dengan Games of the New Emerging Forces (GANEFO).

Malaysia yang merasa belum siap berhadapan langsung dengan Indonesia, melibatkan Inggris, Selandia baru dan Australia dalam konfontasi dengan Indonesia. Australia menerjunkan pasukan 3 resimen tentara Special Air Services (SAS). Sementara Indonesia mendapatkan pasokan sejata dan obat-obatan dari China. Saat-saat inilah hubungan Jakarta - Beijing semakin kuat. Demikian juga usaha Sukarno untuk mendekati Rusia. Masa rejim Sukarno merupakan masa perkembangan komunis yang subur, sedangkan Malaysia yang masih dijajah Inggis merupakan benteng kaum liberal untuk menghadang perkembangan komunis.
Di lain waktu ketika Sukarno terjatuh dari kekuasaannya akibat “Supersemar” paska pemberontakan G30S PKI yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Masa awal Rejim Suharto merupakan masa yang sangat tragis bagi Partai PKI, yang anggotanya banyak dibunuh dan diasingkan diberbagai pulau di Indonesia.

Gerakan dan Isme yang diusung Suharto menarik barat yang liberal untuk ikut membackup dari belakang. Mudah untuk dibuktikan bahwa gerakan-gerakan mahasiswa tahun 60-an banyak disusupi oleh LSM barat yang menjadi donatur mahasiswa langsung atau maupun tidak langsung.

Pada tanggal 28 Mei 1966 diadakan konferensi di Bangkok Thaliland. Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik. Perjanjian ini merupakan awal dari efisode baru hubungan Indonesia dan Malaysia yang lebih harmonis. Tentara di tarik mundur dari perbatasan dan kekerasan berakhir. Tanggal 11 Agustus 1966 dilakukan perjanjian perdamaian antara Indonesia dan Malaysia.

Pada masa-masa Suharto ini hubungan Indonesia menjadi seiring dan sejalan. Bahkan pada pertengahan rejim Suharto berkuasa banyak para pelajar, petani, guru Malaysia yang belajar di Indonesia. Bahkan Malaysia menganggap Indonesia adalah kakak kandung Malaysia, terutama pada masa Perdana Menteri Mahatir Muhammad berkuasa. Apalagi ketika Singapura yang menjadi “orang ketiga” dalam hubungan Indonesia Malaysia juga ikut menganggap Indonesia sebagai saudara tua. Pertumbuhan Indonesia yang cepat di bawah program pembangunan yang diusung Suharto menjadikan Indonesia di kagumi dan disegani bukan hanya di Asia Tenggara tetapi juga di Asia bahkan dalam hubungan-hubungan regional maupun inter regional, Indonesia banyak menjadi mediator yang bijaksana. Kesan ini cukup mempengaruhi hubungan Indonensia Malaysia yang stabil dalam kemesraan.

Paska kejatuhan rejim Orde Baru yang dianggap korup dan mencederai hak asasi manusia, yang dimotori juga oleh mahasiswa dengan mengusung revormasi menuju Indonesia baru. Pada masa itu kejatuhan Suharto akibat krisis moneter yang berkepanjangan dan pada akhirnya menjadi krisis multidimensi bagi Indonesia. Suharto berusaha tetap mencengkramkan kekuasaan dalam goyah kekuasannya, melalui perpanjangan rejim orde baru berupa pengangkatan Habibie menjadi pengganti Suharto. Pada masa Habibie hubungan Malaysia dan Indonesai masih tetap baik dan tetap bertekad memajukan ASEAN sebagai isu utama penguatan ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang ketika itu juga ikut terpuruk. Peran Indonesia dalam berbagai hubungan di regional Asia Tenggara dan Asia masih tetap menonjol dan meneruskan kebijakan-kebijakan masa Suharto.

Ketika Abdurrahman Wahid berkuasa yang didapat dari hasil pemilu. Hubungan Indonesia Malaysia mulai gamang. Kekuatan diplomasi Indonesia baik di dalam ASEAN maupun Asia semakin menurun dan terpuruk. Dalam masa-masa inilah Malaysia sudah mulai merasa kakak tertuanya ini adalah saudara yang merugikan adiknya. Di picu oleh tenaga kerja Indonesia yang masuk secara ilegal dan kebijakan Gus Dur yang mulai berkedip mata dengan Israel yang pada masa-masa Suharto dan Habibi adalah “daerah hubungan yang terlarang”. Malaysia yang masih dipimpin PM Mahatir Muhammad merasa saudaranya ini sudah mulai salah jalan. Walaupun Gus Dur banyak melakukan “jalan-jalan keluar negeri” tetapi pada masa inilah peran Indonesia dimata ASEAN, Asia dan Internasional mulai menurun dengan drastis. Apalagi Singapura yang selalu menjadi prokaktor dalam hubungan Malaysia dan Indonesia mulai meremehkan peran Indonesia di ASEAN. Bagi Lie KuanYou, Indonesia hanya ada pada masa Suharto, justififkasi yang subjektif ini sangat kentara dalam kebijakan-kebijakan Singapura ke Indonesia dan pengaruhnya terhadap hubungan Indonesia - Malaysia.

Masa setelah Gus Dur di jatuhkan legislatif yang tidak semakin percaya dengan kepeminpinan Abdurrahman Wahid. Pada masa ini keterpurukan ekonomi belum juga dapat terangkat. Ketergantungan kepada IMF, Bank Dunia dan bantuan luar negeri. Arah revormasi yang semakin tidak jelas memutuskan kekuasaan Gus Dur ditengah jalan. Inilah saat kenaikan Megawati menjadi presiden pengganti Gus Dur. Penggantian ini tidak memberi pengaruh yang positif dalam kekuatan diplomasi Indonesia di luar negeri dan dalam kaitannya hubungan Malaysia dan Indonesia masih tetap gamang. Dilain sisi isu Sipadan dan Ligitan sudah menjadi isu utama yang semakin menjauhkan dua bersaudara ini, ditambah lagi dengan kemampuan diplomasi Megawati diluar negeri yang lemah dan tidak memiliki arah. Sementara Malaysia terus menggalang kekuatan untuk menguatkan isu Sipadan Ligitan adalah dalam wilayah Malaysia baik di arbitrase-arbitrase internasional, diplomasi ke PBB, pendekatan ke Amerika Serikat dan berbagai intrik Malaysia yang dilakukan terhadap pulau tersebut. Semakin mencengkramkan kuku Malaysia di pulau tersebut. Bahkan penduduk-penduduk pribumi di pulau tersebut banyak yang dipekerjakan dan disekolahkan oleh pemerintah Malaysia. Dalam kondisi seperti itu Megawati tetap tenang dan tidak berbuat apa-apa, kecuali hanya reaksi-reaksi yang tidak profesional sebagai presiden untuk mengamankan wilayah RI. Disinilah visi dan misi PDI Perjuangan yang menopang Megawati yang bertekad sebagai garda NKRI hanyalah isapan jempol belaka.

Paska pemilu demokratis dengan pemilihan langsung calon presiden RI yang pertama kali, dengan hasilnya memunculkan Susilo Bambang Yudoyono sebagai Presiden RI. Hubungan Malaysia dan Indonesia semakin parah isu Ambalat muncul sebagai pemicu hubungan Indonesia dan Malaysia yang semakin sulit. Tenaga Kerja Indonesia ilegal yang masuk Malaysia semakin banyak, berbagai perlakuan kasar warga Malaysia terhadap TKI, menyebabkan demo di dalam negeri Indonesia. Penerapan pemerintah Malaysia yang mulai garang terhadap TKI ilegal dan tidak adanya komunikasi yang efektif untuk menangani berbagai kekerasan terhadap TKI Indonesia semakin meretakkan hubungan tersebut. Dalam jangka panjang Malaysia bertekad mulai mengurani ketergantungannya dengan TKI Indonesia. Kebijakan ini dilakukan secara bertahap sampai Malaysia dapat secara mandiri menyediakan supplay tenaga kerja dari dalam negerinya sendiri. Bagi Malaysia hubungan ini semakin merugikan. Apalagi peran Indonesia di ASEAN dan Asia tidak juga menjadi lebih baik.Dalam kontek hubungan Indonesia - Malaysia ada pengaruh signifikan kekuatan ekonomi, diplomasi dan peran Indonesia di regional maupun inter regional terhadap perbaikan hubungan Indonesia - Malaysia.

Tentunya perlu juga ada saling pengertian dan upaya-upaya pengaruh asing “Singapura” untuk merusak dua saudara serumpun ini. Bagi Indonesia dan Malaysia seakan-akan Singapura merupakan duri dalam daging. Dilain sisi-sisi Singapura juga punya dendam tersendiri sejak ditolak masuk menjadi Federasi Negara-Negara Bagian Malaysia. Konflik-konflik regional ini menjadi tantangan bagi ASEAN kembali berperan secara efektif seperti masa-masa awal berdirinya ASEAN.

Tapi bagaimanapun perlu kita sadari konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia karena kelemahan pemimpin kita dalam mengelola konflik. Kita cepat reaksioner pada suatu waktu ketika orang lain sudah melakukan sesuatu. Kita tidak berusaha menentukan sendiri format hubungan luar negeri kita pada suatu negara. Pemimpin Indonesia pada umumnya kurang bisa mengambil manfaat dari kemajuan yang dialami Malaysia dalam dekade ini.

Keseimbangan Poros Kekuatan Militer Berpengaruh Pada Perbaikan Sosial Ekonomi dan Politik Negara Berkembang

2008-05-06T08:19:00.000-07:00

Keadidayaan militer Amerika mendorong negara tersebut untuk berperan dalam percaturan politik dunia secara agresif. Penguasaan sumber-sumber ekonomi strategis dilakukan atas nama memerangi terorisme. Tindakan opesif brutal di lakukan dengan menggorbankan jutaan rakyat tak berdosa. PBB yang seharusnya berperan sebagai penengah justru menjadi agen negara-negara maju untuk menekan negara berkembeng.

Kesenjangan ekonomi dunia membutuhkan peran poros militer lain yang sama kuat dan memiliki pengaruh yang besar. Peran ini diharapkan muncul dari China dan Rusia, karena secara potensial kedua negara ini memiliki kekuatan militer yang kuat dan memiliki pengaruh yang kuat pada negara-negara komunis dan eks komunis.

Dalam beberapa tahun ini peran mereka dipentas dunia dilunturkan oleh move-move politik LSM agen-agen Amerika dan Barat untuk melemahkan pengaruh dan pentas politik mereka. Isu Tibet untuk China dan isu Kosovo untuk Rusia. Bagi Amerika melunturkan peran kedua negara tersebut merupakan taktik strategis untuk mengembalikan poros politik tetap berada di tangan Amerika. Hal ini diusahakan karena disadarinya populeritas Amerika di mata dunia mulai dipertanyakan berkaitan dengan isu invansi Amerika di Afghanistan dan Irak.

Polarisasi isu politik dunia dengan resesi ekonomi juga dilakukan oleh para pejabat Gedung Putih untuk menyembunyikan tanggungjawab mereka terhadap resesi dunia yang mulai terlihat. Harga minyak yang tinggi akibat berbagai kilang minyak di Timur Tengah yang tidak berproduksi menyebabkan harga minyak merokat dan sulit dikendalikan. Situasi politik di Irak memberi angin pesimis untuk mengoperasikan ladang-ladang minyak yang terbakar dan dirusak dengan sengaja akibat peperangan. Para analis dan politikus Amerika 'mengabu-abukan' hubungan kedua variabel ini.

Liga Arab yang berhasil mencetuskan suatu resolusi untuk memperkuat hubungan dengan China bukan tidak ada alasan. Mereka sadar ada kebutuhan penting Amerika untuk terus menggalang negara-negara monarki Timur Tengah untuk terus berada pada poros negara adidaya ini, tetapi bagi negara negara-negara Arab tidak ada keuntungan sedikitpun kecuali kekacauan politik yang semakin tidak stabil dan perseteruan Palestina Israel yang semakin sulit untuk dipecahkan. Ditambah lagi dengan prilaku Israel yang terus menyerang jalur Gaza.

Harus ada kesadaran dari negara-negara berkembang untuk mulai meseimbangkan pengaruh politik dengan memperkuat kerjasama ekonomi dan militer dengan China dan Rusia. Manfaat politik yang akan didapatkan tidak hanya untuk jangka panjang tetapi kebutuhan strategis untuk perbaikan ekonomi dan mengurangi kontrol Amerika dan negara barat lainnya terhadap negara-negara berkembang.

Demokrat Kritik Kebijakan Bush

2008-04-18T00:59:00.000-07:00

Partai Demokrat menuduh Bush sengaja membebani presiden yang akan datang dengan "situasi sulit" di Irak. Tuduhan itu muncul bersamaan dengan pemeriksaan Kongres terhadap pemimpin pasukan aliansi pimpinan Amerika Serikat (AS) di Irak Jenderal David Petraeus.

Senator Demokrat Harry Reid mendesak dilakukan perubahan terhadap rencana perang di akhir periode pemerintahan Presiden AS George W Bush. Desakan itu diutarakan Reid sebelum Bush memberikan pidato pada tentara AS dan Irak kemarin siang."Kita terperosok dalam sebuah wilayah kelam di Irak. Ketika kekerasan meningkat, presiden mengatakan kita tidak bisa menarik mundur tentara kita ke AS. Ketika kekerasan mereda, presiden juga mengatakan kita tidak dapat menarik mundur pasukan kembali ke AS," ungkap Reid.Menurut Reid, dalam situasi di Irak saat ini, hanya Bush yang akan selamat.

"Presiden Bush telah memiliki sebuah strategi jalan keluar untuk satu orang saja, yakni dirinya, pada 20 Januari 2009," katanya. Tanggal itu merupakan hari berakhirnya masa jabatan Presiden Bush.

Pemeriksaan Kongres AS terhadap Jenderal Petraeus dan Duta Besar AS di Irak Ryan Crocker telah memasuki hari kedua.Petraeus mengusulkan agar penarikan mundur tentara AS ditunda paling cepat 45 hari setelah Juli. Penundaan itu menurut Petraeus untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi.

Inggris - Prancis Poros Kekuatan Eropa

2008-04-17T23:46:00.000-07:00

Hubungan Inggris dan Prancis yang merupakan negara-negara tulang punggung NATO membuat strategi baru dalam menentukan masa depan NATO dan Eropa Barat. Kedua negara ini menjadi poros kekuatan di Eropa. Itu ditegaskan kedua politisi di awal lawatan dua hari Sarkozy ke Inggris.

Presiden Prancis Sarkocy mendesak agar Inggris dan Prancis melupakan persaingan yang mewarnai hubungan kedua negara untuk membangun masa depan bersama. Ini tak berarti Inggris dan Prancis harus selalu sepaham, kata Nicolas Sarkozy. Dalam wawancara dengan stasiun siaran Inggris BBC, Presiden Sarkozy menegaskan:
“Prancis dan Inggris tak selalu sama, kita memiliki sejumlah perbedaan. Tapi, seperti yang dikatakan Ratu Inggris: hiduplah perbedaan itu! Tapi itu bukan berarti kita harus memilih antara NATO dan suatu pola pertahanan Eropa. Kita tetap butuh keduanya, jadi mengapa kita tak bekerja sama saja? Dengan kerja sama berdasar persaudaraan antar Inggris dan Prancis."
Sementara Sarkozy mendengung-dengungkan kedekatan antar Inggris dan Prancis, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown bersikap lebih netral.

Beberapa sektor yang menjadi isu kerjasama kedua negara yaitu sektor energi, imigrasi, pertahanan dan keamanan. Bagi Sarkozy, kerja sama antar Paris dan London dalam kebijakan ekonomi dan masalah keuangan tak hanya mempererat hubungan bilateral kedua negara, tapi juga menguatkan posisi keduanya di Uni Eropa. Tanpa Inggris, demikian ditegaskan Sarkozy, Eropa yang kaya, demokratis dan efisien tidak dapat dibangun.

Tapi di sinilah letak perbedaan mendasar antar Inggris dan Prancis. Paris condong mengawasi kebijakan keuangan di Prancis. Sementara Perdana Menteri Inggris Gordon Brown dengan tegas menolak sikap proteksionisme berlebihan.

Dalam pidatonya di depan Parlemen Inggris, Presiden Sarkozy juga mengangkat soal pasukan internasional di Afghanistan. Ia menyatakan akan mengusulkan penguatan komitmen Prancis di Afghanistan dalam pertemuan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Bukarest, pekan depan. Sarkozy menandaskan, pasukan internasional tidak boleh kalah di Afghanistan, walau harga yang harus dibayar sangat tinggi dan kemenangan sulit diraih.

RI Hadapi Lima Kekuatan Militer

2008-04-16T01:22:00.000-07:00

Limat kekuatan tersebut yaitu tiga kekuatan militer dari negara Asia yaitu Jepang, China dan India, serta kekuatan lama yang sudah ada sebelumnya yaitu AS dan Rusia. Dalam diskusi "Isu Keamanan Asia Tenggara", di Jakarta, Rabu (26/1), Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengakui situasi keamanan di kawasan Asia Tengara makin dipengaruhi oleh lima negara itu. Mereka inilah poros kekuatan dunia untuk saat ini.

Tiga negara Asia itu bahkan makin lama makin tumbuh kuat dan dapat menjadi pertimbangan bagi kekuatan AS dan Rusia. Hal ini, kata Juwono, berpengaruh pula terhadap masalah keamanan di Indonesia dan negara lain di Asia Tenggara.

Untuk tahun 2006, anggaran pertahanan Indonesia hanya Rp23 triliun (sekitar 2,8 miliar dolar AS), atau 0,93 persen dari PDB. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya yang anggaran pertahanannya berkisar 6-8 persen dari anggaran belanjanya, atau lebih dari 3 persen dari PDB-nya, anggaran pertahanan kita termasuk kecil. Singapura yang berpenduduk 4,1 juta jiwa memiliki anggaran pertahanan sebesar 4,4 miliar dolar AS.

Rapat Pimpinan (Rapim) yang pertama kali dilakukan antara Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Meneg PPN/ Ketua Bapenas, Panglima TNI, para kepala staf angkatan, dan pejabat teras Dephan lainnya.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran pertahanan itu, maka disusun konsep keterpaduan ketiga matra angkatan. Berkaitan itu, pembelian Alutsista untuk memenuhi kebutuhan masing- masing matra angkatan diusahakan terpadu. Dalam pembelian kendaraan pengangkut personil diupayakan produksi buatan dalam negeri, sedang pembelian helikopter diutamakan produksi dalam negeri, dan minimal bisa digunakan untuk dua matra angkatan atau tiga angkatan. Semuanya dilakukan dengan konsep kekuatan pokok minimal, sesuai dengan kebutuhan dan anggaran.

Disamping konsep pemenuhan Alutsista, juga dibahas konsep pertahanan terpadu antara militer dan non-militer. Misalnya, dalam pembangunan jalan tol atau bandara bisa dikaitkan dengan fungsi pertahanan, seperti jalan tol bisa didarati pesawat.

Dalam diskusi "Isu Keamanan Asia Tenggara", mantan Menlu Ali Alatas mengakui bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia yang defensif serta konsep Sishankamrata (Sistim Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta) masih relevan untuk memperkuat stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara.

Ali Alatas berpendapat bahwa konsep keamanan saat ini memiliki arti yang lebih luas, tidak saja dalam konteks inter-state tetapi juga intra-state. Sebagai negara yang dinilai memiliki posisi dan peran strategis di Asia Tenggara, Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung stabilitas keamanan regional.

Pertumbuhan Raksasa China

2008-04-15T07:58:00.000-07:00

Selama lebih dari dua ratus tahun, para analis barat optimis dengan prospek pertumbuhan China. Demikian juga dengan analis teknis maupun pengalaman sekarang menunjukkan bahwa laju pertumbuhan yang mengesankan saat ini mungkin terus bertahan. China di bawah kondisi politik yang beragam, mempunyai pertumbuhan ekonomi riil yang lebih dari 9 persen sejak memulai reformasi pada tahun 1978. Jika reformasi tambahan dalam hal fiskal, finansial dan regulasi dapat efektif terlaksana maka pertumbuhan sampai paska tahun 2000 akan terus dalam angka rata-rata 9 persen. Sebagaimana pertumbuhan rata-rata tahun 1979-1994. Konsistensi pertumbuhan ini menunjukkan suatu prospek masa depan China yang mulai bangun dari tidur panjang.

Tingkat tabungan dan investasi yang tinggi mendasari prospek jangka pendek dan menengah yang cerah bagi pertumbuhan perekonomian China. Misalnya total tabungan bank rumah tangganya mencapai 46 persen GNP pada tahun 1991. Kecendrungan demografi, termasuk menurunnya tingkat kelahiran secara umum sejak pertengahan tahun 1970-an, dapat membantu mempertahankan prestasi pertumbuhan ekonomi tersbut secara stabil.

Sumber tenaga kerja China yang murah dan pasar potensial yang sangat luas di China, merupakan daya tarik yang besar bagi investor. Total faktor produktivitas China telah meningkat secara substansial selama lima belas tahun yang lalu, terutama di pedesaan. Tingkat kemampuan membaca penduduk China sangatlah tinggi bagi sebuah negara berkembang yaitu sebesar 73 persen, bandingkan dengan 54 persen Iran dan 48 persen India.

Apakah China sekarang sedang mengejar untuk menjadi negara adidaya? Apakah China memiliki potensi untuk menjadi negara super power seperti Amerika?
Kajian ini tentu belum dapat menjawab sepenuhnya tetapi upaya-upaya Pemerintah China menunjukkan seperti itu. Olimpiade dunia di China sangat memperlihatkan hal tersebut. Upaya-upaya peningkatan anggaran militer untuk terus memperkuat juga dapat terlihat.

BPK Mendapatkan Temuan Penyimpangan Dana Perimbangan 1,54 T

2008-04-05T06:35:00.000-07:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam laporannya pada www.bpk.go.id menemukan adanya penyimpangan dalam penerimaan dana perimbangan oleh 45 pemerintah daerah senilai Rp 1,54 triliun. Penerimaan dana tersebut menyimpang karena tidak melalui kas daerah.

Demikian hasil audit BPK terhadap penyaluran dana perimbangan tahun anggaran 2006 dan semester I 2007 senilai Rp 267,14 triliun.

Serbuan Barang Dagang China

2008-04-05T06:33:00.000-07:00

Paska politik terbuka China berbagai produk kebutuhan sehari-hari menyerbu pasar dunia dengan harga yang sangat murah. Kondisi mengkuatirkan sebagian negara-negara industri bahwa akan terjadi penutupan berbagai industri di negara lain, akibat persaingan dagang dunia. Tenaga kerja China yang murah dan mata uang yuan yang nilainya dikendalikan pemerintah.
Berbagai bahan baku industri dunia terserap ke China secara besar-besaran, yang menyebabkan bahan baku industri dan energi menjadi mahal.

Keseimbangan Poros Kekuatan Militer Berpengaruh Pada Perbaikan Sosial Ekonomi Dan Politik Negara-Negara Berkembang

2008-04-05T05:09:00.000-07:00